Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 merupakan embrio perkembangan pembangunan di Batam hingga masa kini. Keppres tersebut berisikan mengenai Pengembangan Pembangunan Pulau Batam Menjadi Daerah Industri. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut membuat kawasan Batam diubah menjadi sentra industri yang diperhitungkan oleh masyarakat global. Dalam rangka mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, pemerintah membentuk Otorita Batam. Landasan hukum yang digunakan adalah Keppres Nomor 41 Tahun 1973. Pada fase awal tersebut, Otorita Batam lebih memfokuskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang menunjang industri di bidang perminyakan.
Peran Strategis BP Batam untuk Investasi di Batam
Seiring berjalannya waktu dan periodisasi kepemimpinan, Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Titik tolak perubahan tersebut bersumber dari terbitnya UU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam fase ini, BP Batam lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung perdagangan bebas. Selain tugas tersebut, ada pula fungsi yang diemban oleh BP Batam. Di antaranya adalah sebagai berikut.
- Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam.
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- Pembinaan administrasi dan aparatur.
- Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penanaman modal.
- Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang.
- Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
Tugas dan fungsi yang diemban oleh BP Batam berkaitan dengan ekosistem investasi yang ada di Batam. BP Batam selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para investor dan tentunya masyarakat luas. BP Batam dalam berbagai kesempatan juga terus melakukan inovasi. Tidak hanya berhenti di tataran pembangunan infrastruktur semata, BP Batam juga menggiatkan perubahan di bidang soft infrastructure. Perubahan yang paling dirasakan adalah dengan adanya sistem digitalisasi dan integrasi perizinan. Sehingga dengan adanya perubahan ini, akan memicu minat investor untuk lebih banyak berinvestasi di Batam.
Menghadapi tantangan global dan revolusi teknologi yang semakin cepat serta dinamis, BP Batam juga sudah melakukan proyeksi terkait dengan rencana kerja yang akan dilakukan di tahun ini. Terkait dengan penguatan dan pengembangan kawasan strategis, BP Batam mengusung kegiatan-kegiatan yang juga mendukung prioritas pembangunan nasional. Di antaranya adalah peningkatan fasilitas Pelabuhan Batu Ampar, pengadaan peralatan penanganan kanker pada Rumah Sakit BP Batam, peningkatan fasilitas jalan dan drainase, pembangunan terminal kargo di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, dan rencana pengembangan Maritime City.
BP Batam juga melakukan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dalam hal ini, BP Batam telah melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), antara lain pembentukan Unit Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Pembentukan Unit Usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM). Selain itu, juga dilakukan revitalisasi tugas fungsi dan organisasi Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi, yaitu Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Semoga dengan adanya proyeksi yang dibuat oleh BP Batam akan membawa investasi di Batam semakin jaya dan maju. (*)
