Latar Belakang

Napak Tilas Pembangunan Batam dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam

Batam

Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. 

Posisinya juga sangat strategis hanya 20 km atau 12,5 mil laut dari Singapura, dengan jarak tempuh hanya 45 menit melalui jalur laut, dengan aksesibilitas yang mudah ke negera lainnya di belahan dunia.

Pulau Batam sendiri merupakan salah satu pulau terbesar dari rangkaian 329 rangkaian pulau di sekitarnya di Kepulauan Riau, yakni memiliki luas 415 km2 atau 67% luas dari Singapura. Dengan cita-cita untuk mengubah Batam yang kecil menjadi Lokomotif Pembangunan Nasional dan Pusat pembangunan kawasan industri yang berteknologi, maka Presiden ke-3 Republik Indonesia, yang juga Ketua Otorita Batam ke-3 BJ Habibie, membuat konsep Barelang (Batam Rempang Galang) yang dihubungkan dengan 6 jembatan Barelang agar luasnya menjadi 715 km2 atau 13% lebih besar dari Singapura, sehingga diharapkan Batam berdikari dan dapat bersaing dengan Singapura.

Perkembangan Batam tidak bisa dilepaskan dari peran serta Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto, terakhir diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar Berbintang Emas Lima, sejak awal dirinya memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Walau prioritas pembangunan ekonomi itu bertitik berat pada bidang pertanian, Presiden Soeharto juga tetap memberi perhatian pada bidang industri.

Dalam perkembangannya kemudian, Presiden Soeharto menentukan sebuah gugusan pulau yang termasuk ke dalam Provinsi Riau saat itu, bernama Batam. Selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memang sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Batam dari tahap ke tahap. Batam, kini telah menjadi sebuah “kota industri” yang mempunyai banyak daya tarik.

Pada tahun 1960, ibukota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru yang sebelumnya berada di Tanjung Pinang, dan sejak saat itu pula, Tanjung Pinang resmi menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, yang meliputi 17 kecamatan, termasuk di antaranya Pulau Batam yang berada di lingkup Kecamatan Pulau Buluh.

Pulau Batam berstatus sebagai satu desa dalam lingkup kecamatan Pulau Buluh Belakang Padang pada tahun 1965. Pada saat itu Pulau Batam hanyalah suatu tempat yang tidak diutamakan, dengan kondisi yang tidak lebih seperti pulau hinterland di Kepulauan Riau, jauh dari fasilitas, sarana, prasarana dan infrastruktur seperti sekarang.

Kini, Batam telah berkembang pesat dengan jumlah penduduk hampir 1.3 juta jiwa, bahkan tidak terbayangkan bahwa kota ini dahulu hanyalah gugusan rawa-rawa belukar dengan jumlah penduduk hanya sekitar 6.000 jiwa yang tinggal di pesisir pantai.

 

Periodisasi Pembangunan Batam

1. Ibnu Sutowo (1971—1976), Periode Persiapan

Sosok Ibnu Sutowo tidak bisa dilepaskan dari Nama Pertamina. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Ibnu Sutowo yang merupakan Direktur Utama Pertamina dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi (ESDM) ditunjuk menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Sebelum Batam mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Soeharto kala itu, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut nadi, rerawa gugusan belukar yang dihidupi sekitar 6.000 jiwa dengan mata pencaharian sebagai nelayan yang hidup di pesisir pantai. Ia merintis Pulau Batam sebagai daerah industri dan pusat kegiatan alih kapal dan menjadikan Batam sebagai Basis Logistik Pertamina.

Pada masa kepepimpinan Ibnu Sutowo, lahir Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri pulau Batam, kewenangan dalam peruntukkan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri.

Peran Ibnu Sutowo dalam Periode Persiapan:

  • Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 74 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam menjadi Daerah Industri pada tanggal 26 Oktober 1971;
  • Terbitnya Keppres No. 74 Tahun 1971 menandai lahirnya lembaga Otorita Batam, yang setiap tahunnya selalu diperingati oleh para karyawan Otorita Batam sebagai hari ulang tahun atau diperingati sebagai momentum Hari Bakti Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sejak tahun 2008;
  • Master Plan BP Batam tahun 1972 Konsep Kawasan Perdagangan Bebas sudah direncanakan;
  • Lokasi infrastruktur pelabuhan sudah ditetapkan;
  • Pembangunan bandara (850 m);
  • Pelabuhan laut (Sekupang 140 M, Batu Ampar 1 KM);
  • Pembangunan waduk (Sei Harapan, Baloi, Nongsa);
  • Penyediaan listrik, telekomunikasi, pembangunan jalan, perumahan (saat itu untuk Pertamina).

Pada masa kepimpinan Ibnu Sutowo, proyek pembangunan bandara di Pulau Batam sudah dimulai pada tahun 1974. Pada awalnya direncanakan ditempatkan di Tanjung Uncang, kemudian dipindahkan ke Batu Besar dikarenakan adanya aturan penerbangan internasional.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pulau Batam yang tidak memiliki sumber air, seperti sungai, harus membangun waduk untuk menampung air hujan, yang selanjutnya akan diolah menjadi air bersih. Waduk yang pertama kali dibangun adalah Waduk Sei Harapan pada tahun 1969 oleh Kontraktor Robin Loh, dan beroperasi pada tahun 1979.

Pembangunan sumber kelistrikan juga dimulai ketika Pertamina membangun lokasi pembangkit listrik di Sekupang dan Batu Ampar. Sedangkan untuk memudahkan transportasi, pada masa Ibu Sutowo juga telah dirintis pembangunan jalan dari Sekupang menuju Batu Besar.

 

2. J.B. Sumarlin (1976-1978), Periode Konsolidasi

Pada saat Pertamina mengalami krisis, J.B. Sumarlin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Wakil Ketua Bappenas dan Ketua Opstib, diberi tugas oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Otorita Batam kedua. Ia berperan dalam mengubah Batam menjadi Kawasan Berikat Bonded Ware House dan menetapkan kewenangan Pengelolaan Pelabuhan kepada Otorita Batam.  

Pada masa J.B. Sumarlin, pembangunan waduk kedua dibangun pada tahun 1975, yakni Waduk Sei Baloi oleh kontraktor PT Kurnia Dwi Putera dan beroperasi pada tahun 1978. Dilanjutkan dengan pembangunan Waduk Nongsa pada tahun 1975 oleh kontraktor Jepang dan beroperasi pada tahun 1980.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan Batam berdasarkan Master Plan 1972 yang didukung dengan penetapan Batam sebagai daerah industri berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973, maka sejumlah perusahaan asing (investor) mulai tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam. Tercatat ada 9 perusahaan yang telah menanamkan modalnya dan 9 perusahaan berpotensi menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di Batam pada waktu itu.

Peran JB Sumarlin dalam Periode Konsolidasi:

  • Menginventarisir kendala dan penentuan kelanjutan proyek Batam apakah bisa dilanjutkan/tidak, dan diputuskan pembangunan Batam dilanjutkan dengan menggunakan APBN di mana sebelumnya menggunakan anggaran Pertamina;
  • Pada era ini terdapat pelimpahan wewenang pengelolaan Pelabuhan Laut di Pulau Batam dari Departemen Perhubungan RI kepada Otorita Batam.

 

3. B.J. Habibie (1978—1998), Periode Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal

Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Soeharto melihat perlunya Batam dikembangkan sebagai daerah industri berteknologi tinggi, Untuk mewujudkan hal itu, Presiden Soeharto kemudian menugasi B.J. Habibie, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, untuk membangun Batam sesuai dengan harapan dan cita-citanya dengan menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada tahun 1978.

Dalam masa kepimpinannya, B.J. Habibie mampu membuat Batam berkembang sangat pesat. B.J. Habibie mengubah arah pembangunan Batam tidak hanya sekedar basis logistik Pertamina, melainkan mengubah Batam menjadi proyek nasional yang memberikan nilai tambah tinggi untuk kepentingan nasional dengan menjadikan Pulau Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata.

Habibie menyiapkan pembangunan infrastruktur dengan material unggul, mengadakan promosi dan kerja sama luar negeri untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam, membangun prasarana dan sarana untuk mendukung dan menarik penanam modal untuk berinvestasi. Pembentukan Pemerintahan Kota Administratif Batam pun digagasnya dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang semakin bertambah banyak.

Pada akhirnya perhatian dan langkah khusus Presiden Soeharto membawa Batam dalam keberhasilan menjadi Kawasan Industri yang kompetitif. Batam menjadi bukti sejarah atas keberhasilan Pemerintah Orde Baru. B.J. Habibie menginginkan industri yang berorientasi ekspor dengan tenaga yang terampil, konsumsi air yang rendah, teknologi sedang-tinggi, serta ramah lingkungan.

Teori pengembangan pembangunan Batam dikenalkan Habibie, seperti halnya Teori Benelux (Belgia, Netherland, Luxemburg) di Eropa, menjadi Sijori (Singapura, Johor, Riau) dan Teori Balon B.J. Habibie, yakni sebuah teori yang menggambarkan kondisi perekonomian di sebuah kawasan sebagai suatu sistem balon yang dihubungkan oleh satu dengan yang lain dengan katup/pentil (prasarana dan sarana). Balon I adalah Batam, Balon II Rempang, Balon III Galang.

Habibie juga membentuk sebuah badan bernama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, penerimaan UWTO dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam untuk penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar.

Pemerintah Pusat telah memberikan Hak Pengeloloaan Lahan (HPL) sebagai kewenangan Otorita Batam untuk mengelola lahan di Batam melalui Keppres 41 tahun 1973. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukkan, dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas Otorita Batam untuk membangun Batam.

Pada masa ini, Presiden Soeharto ingin mengembangkan Batam untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari Malaysia (Singapura saat itu masih menjadi bagian dari Malaysia). Menurut Soeharto, pada masa itu sudah terasa bahwa ekspor dan impor Indonesia bergantung pada Malaysia/Singapura. Hal ini, tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Batam tidak luput dari perhatiannya.

Pemerintah menjadikan Batam sebagai contoh bagi pembangunan wilayah perindustrian lainnya di Tanar Air. Pengembangan Batam menjadi daerah industri yang berbasis teknologi tinggi penting dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi nasional yang kuat dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

Soeharto mengatakan “Batam itu punya nilai strategis yang sangat besar. Kalau kita tidak memanfaatkan dan mendahulukannya, sama saja kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita.”

Dalam kejernihan pikirannya pula, Soeharto sebagai pemimpin yang dikenal memiliki ketajaman dalam penunjukkan sebuah tim yang terdiri dari para ekonom dan penyelenggaraan pemerintahan, yang mampu membuat kebangkitan pemerintahan, yang mampu membuat kebangkitan Indonesia menjadi salah satu “Macan Asia” di era 90-an. Soeharto menentukan pilihan sebagai pemandu jalan baru bagi hubungan Indonesia–Singapura.

Langkah penting yang diambil Presiden Soeharto dalam memilih orang yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Batam merupakan perhatiannya yang besar pada Batam, yakni menunjuk Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie, terlahir di Pare Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936.

Dalam menjalani kepemimpinannya, B.J. Habibie mempunyai gaya yang khas. Ia penganut prinsip bahwa mutu keseluruhan sebuah karya ditentukan oleh mutu setiap detail pelaksanaanya. Dalam rangka mencetak kader-kader yang terpercaya, ia mempunyai dua prinsip. Pertama, belajar dan menguasai teori. Kedua, keterampilan dengan melakukan spesialisasi. Prinsip inilah yang ia terapkan pada saat pembangunan jembatan Barelang.

Ia memberikan kesempatan pada putra-putri bangsa untuk menerapkan pengetahuannya dalam membangun enam buah jembatan yang menghubungkan antarpulau, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, satu di antaranya bertipe jembatan kabel (cable stayed bridge) yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton. Pemilihan tipe jembatan yang berbeda-beda juga dimaksudkan untuk memberikan referensi dan pengalaman kepada putra-putri bangsa dalam hal teknologi pembangunan jembatan, yang sekaligus berfungsi sebagai laboratorium.

Sejumlah kawasan industri besar mulai dibangun di Batam. Singapura telah menanamkan modalnya dengan investasi yang cukup besar, dengan lahirnya Batamindo di Muka Kuning dan diisi oleh pabrik perusahaan Sumitomo, Thomson, Philips, Western Digital, Sony dan Toshiba. Pengembangan industri ini juga membuka peluang lapangan kerja, merangsang arus investasi, mendorong peningkatan sektor ekspor dan munculnya kawasan serupa di Batam, seperti PT Kabil Industrial Estate, PT Kara Primanusa, PT Seafront Industrial City, PT Spinindo Mitradaya, dll.

 

Konsep Pengembangan

  • B.J. Habibie mengusulkan adanya pemerintahan daerah yang mengurusi masalah administrasi penduduk dan kemasyarakatan;
  • Kotamadya Administratif Batam secara resmi didirikan pada tanggal 24 Desember 1983 (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983);
  • Keppres No. 7 Tahun 1984 tentang hubungan kerja antara Otorita Batam dan Pemerintah Kotamadya Batam.

 

Administrasi Pemerintahan

Pulau Batam telah membawa banyak perubahan terhadap pemerintahan daerah. Mulai tahun 1980-an, pertumbuhan penduduk semakin meningkat sebagai akibat lajunya pelaksanaan pengembangan daerah industri Pulau Batam, baik secara alami maupun bertambahnya jumlah penduduk dari tenaga kerja formal maupun nonformal. Demikian juga dengan permintaan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan jasa administrasi pemerintah yang dibutuhkan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan itu, diperlukan penataan khusus yang mengatur fungsi pemerintahan.

“Untuk merealisasikan penaataan khusus itu, Otorita Batam, mengusulkan adanya lembaga yang menangani administrasi pemerintahan dengan pembentukan Kotamadya Batam, dalam bentuk Pemerintahan Wilayah, yang berstatus Kotamadya Admnistratif dipimpin oleh Walikota.”

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sebagai penjabaran Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Walikota Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi lainnya untuk mewujudkan sinkronisasi program pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Batam.

Ir. H. Raja Usman Draman ditunjuk sebagai Walikota Batam pertama (1984-1989), kemudian pada bulan Oktober 1989-1999 telah ditunjuk Walikotamadya Batam kedua, yaitu Drs. R.A. Aziz. Adanya Kotamadya Administrasi tidak berarti bahwa ada negara di dalam negara. Itu hanya merupakan pembagian tugas. Hal ini dimaksudkan agar lebih dapat meningkatkan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat menjadi lebih baik dan dapat membantu Otorita Batam melancarkan pembangunan.

Presiden Soeharto: “Dengan adanya Walikota, itu tidak berarti pembangunan Pulau Batam kemudian dialihkan kepada Walikota. Hal ini adalah tidak mungkin, bahkan diserahkan kepada Gubernur pun tidak mungkin. Ini jelas, karena itu saya minta kepada Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur untuk membantu Otorita Batam, mengembangkan Proyek Pulau Batam”.

 

Bidang Pertanahan

Sejak awal, Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Otorita Batam untuk mengelola lahan di Pulau Batam melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukkan dan penggunaanya dapat disesuaikan dengan pelaksanaan tugas Otorita Batam untuk membangun Batam.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada Otorita Batam sesuai dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam tanggal 22 November 1973. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie penerimaan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam dalam penyediaandan pembangunan infrastruktur dasar. Ketersediaan infrastrukutur menjadi modal utama untuk menarik investor seluas-luasnya.

 

Penambahan wilayah kerja Otorita Batam sampai ke Pulau Rempang dan Galang, yang ditandai dengan pembangunan jembatan Barelang merupakan hasil pemikiran B.J. Habibie untuk mengantisipasi terbatasnya ketersediaan lahan Batam ke depan (seperti yang terjadi sekarang).

Dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan, B.J. Habibie menginginkan penduduk yang masuk ke Batam adalah penduduk yang memiliki keahlian di bidang teknologi yang dibutuhkan industri di Pulau Batam sebab Pulau Batam memang akan diperuntukkan untuk industri.

Habibie: “Batam akan mengekspor high technology, menjual produk yang bernilai tinggi untuk membantu mendapatkan devisa. Batam bukan untuk dirinya, tetapi untuk Bangsa. Tidak mungkin kita buka Pulau Batam untuk sembarang penduduk mereka membuka lahan, menebang pohon, dan hanya menanam sayur. Pulau Batam bukan untuk kebun sayur.”

Untuk melayani arus penumpang dan barang melalaui udara, direncanakan pembangunan Bandara di Batam yang meliputi perencanaan kargo dan penumpang. Otorita Batam secara bertahap mulai membangun Bandara Hang Nadim hingga pada tahun 1996.

 

Konstruksi Jembatan Barelang:

Jembatan I (Teungku Fisabilillah): Menghubungkan Pulau Batam—Pulau Tonton dengan tipe cable stayed, dengan bentang terpanjang yang dirancang dan dibangun di Indonesia pada saat ini.

Jembatan II (Nara Singa II): Merupakan jembatan Balance Cantilever Box Gierder, Single Box terpanjang di Indonesia menghubungkan Pulau Tonton—Pulau Nipah.

Jembatan III (Raja Ali Haji): Jembatan dengan Tipe Segmental Concrete Box Girder dengan tipe Pondasi Abutment, menghubungkan Pulau Nipah--Pulau Setokok.

Jembatan IV (Sultan Zainal Abidin): Jembatan penghubung antara Pulau Setokok—Pulau Rempang, merupakan jembatan Balance Cantilever terpanjang kedua yang dibangun di Indonesia.

Jembatan V (Tuanku Tambusai): Menghubungkan Pulau Rempang—Pulau Galang, merupakan jembatan busur (arch bridge) dengan konstruksi beton bertulang yang pertama dan terpanjang yang pernah dibangun di Indonesia.

Jembatan VI (Raja Kecil): Jembatan penghubung Pulau Galang dan Galang Baru dengan panjang 180 m dan lebar 18 m yang masing-masing 45 m dengan sistem peletakkan di atas 2 tumpuan dengan menggunakan double box beton prategang. Dengan terhubungnya Rempang dan Galang, diharapkan kedua pulau tersebut dapat mejadi alternatif pengembangan industri baru, untuk menampung meluasnya arus investasi di Batam. 

 

4. J.E. Habibie (adik B.J. Habibie) (Maret 1998 – Juli 1998), Periode Lanjutan

B.J. Habibie melepas jabatannya sebagai ketua Otorita Batam saat dipilih oleh MPR RI menjadi Wakil Presiden ke-7 RI. Namun, tidak lama J.E. Habibie menjabat. Ia mengundurkan diri karena B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ke-3 RI. Pengunduran dirinya tidak lain untuk melindungi sang kakak agar bersih dari isu KKN.

Meski sebentar, Ia tetap menorehkan prestasi dengn pemberantasan KKN, reformasi tambang pasir laut, wacana pemindahan kantor utama Otorita Batam dari Jakarta ke Batam hingga restrukturisasi organisasi.

 

5. Ismeth Abdullah (1998—2005), Periode Pengembangan Prasarana dan Sarana dan Penanaman Modal Lanjutan dengan Perhatian Lebih Besar pada Kesejahteraan Rakyat dan Perbaikan Iklim Investasi

Tantangan yang dihadapinya pada era ini adalah Otonomi Daerah, yang melahirkan Pemerintah Kota Batam dalam kawasan perdangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (UU 53 1999). Berkat usulannya untuk tetap mengikutsertakan keberadaan Otorita Batam dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dalam pasal UU tersebut, juga diamanatkan bahwa hubungan kerja Pemerintah Kota dan Otorita Batam lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum terealisasi. Masa kepimpinannya mengedepankan pembangunan fasilitas urban, berupa fasilitas peribatan, olah raga, pemukiman, fasilitas pemerintah, dan fasilitas umum.


Prioritas Pembangunan dan Orientasi Kepemimpinan:

  • Pengembangan Investasi Batam
  • Pembinaan Koperasi dan UKM
  • Penerapan Impor Mobil dengan Sistem One In One Out
  • Upaya Pembentukan Batam FTZ Komitmen
  • Kesejahteraan Rakyat
  • Pembanguan Fasilitas Sosial
  • Pengembangan Batam Intelligent Island

 

6. Mustofa Widjaja (2005—2016), Periode Pengembangan Batam dengan Penekanan pada Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanaman Modal, serta Kualitas Lingkungan Hidup

Keberhasilannya adalah mendapatkan status kelembagaan Otorita Batam yang jelas dengan terbitnya UU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011. Dalam hiruk pikuknya perubahan Otorita Batam menjadi BP Batam, Mustofa Widjaja berhasil meyakinkan publik dan masyarakat bahwa keberadaan BP Batam masih sangat penting dan amat diperlukan.

Prioritas Pembangunan dan Orientasi kepemimpinan:

  • Peresmian FTZ Dengan terbitnya UU 44/2007
  • Terbentuknya Dewan Kawasan
  • Perubahan Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Batam

(PP 46/2007 diubah menjadi PP 5/2011)

  • BP Batam menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dapat mencari dan mengelola anggaran sendiri (PP 6/2011)
  • Mewujudkan E-Government
  • Perpusatakaan khusus BP Batam
  • Pemetaan jalan pembangunan Batam 2011—2015
  • Upaya Batam sebagai Transhipment

 

7. Hatanto Reksodipoetro (2016—2017), Periode Peningkatan Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Kerja Nyata Menuju Kawasan yang Berdaya Saing Internasional

Hatanto Reksodipoetro yang mendapatkan tongkat estafet, dengan semangat perubahan, melakukan revitalisasi dengan sejumlah sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual, tatap muka, dengan potensi menimbulkan moral hazard. Ia mengubah seluruh sistem ini menjadi sistem online. Ia juga optimis dengan sejumlah terobosan yang dilakukan BP Batam dan improvisasi sistem dari manual menjadi online di seluruh layanan yang dimanfaatkan oleh investor; seperti i23J dan KILK yang secara nyata masih menjadi primadona bagi investor, di samping fasilitas dan layanan lainnya, seperti Host to Host Sistem Perijinan Online Pelabuhan dan aplikasi Geographical Information System (GIS) untuk manajemen lahan dengan pemetaan menggunakan drone, seperti di Singapura.

 

8. Lukita Dinarsyah Tuwo (2017—2018) Periode Reformasi dan Peningkatan Kinerja BP Batam, untuk Mewujudkan Pembangunan Batam yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Di bawah kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo, BP Batam Kompak Melayani dengan Integritas, Transparan dan Rendah Hati, BP Batam semakin dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat.

Melalui program prioritas Peningkatan Investasi, Pariwisata, Peningkatan Industri dan Ekonomi Digital, Pengembangan Pusat Logistik, kerja sama dengan Pemko Batam dan Lembaga Lainnya, grafik pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat sebesar 4,51% pada Triwulan II 2018 setelah sempat terjun di angka terendah pada Triwulan II 2017 sebesar 1,06%.

Program prioritas secara cepat digagas Lukita dan jajaran guna mewujudkan Batam Maju 2 tahun perekonomian tumbuh 7%. Di bawah kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo, dalam waktu yang tak lama, BP Batam mampu meraih Peringkat ke-2 Nasional Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Pusat (KIP), pada Desember 2017.

Program prioritas untuk meningkatkan wisatawan mancanegara diciptakan, di antaranya BP Batam menggelar Barelang Marathon 2017, BP Batam International Culture Carnival 2017, BP Batam Car Free Day dan Car Free Night di penghujung tahun 2017.

Tepat pada akhir bulan Januari 2018, bersama seluruh SKPD dan pemangku kepentingan serta tokoh-tokoh masyarakat Batam, Kepala BP memaparkan capaian 100 hari kerja BP Batam.

Dalam kesempatan ini, Kepala BP Batam menyampaikan program kerja BP Batam yang bernama Batam Bersatu Maju 2 Tahun 7% Pertumbuhan Ekonomi (BBM27).

Dengan semangat mendorong pariwisata, investasi dan meningkatkan pelayanan di Kota Batam, BP Batam menggelar Car Free Night dan Malam Penganugerahan Duta BP Batam 2018, serta Batam Economic Forum 2018 Car Free Night yang dikemas dengan Zumba Colour Night dan Pasar Kuliner serta Batam Menari yang memecahkan Rekor MURI dengan peserta Tari Rampai Batam terbanyak mencapai 22.000 penari.

Di sisi lain, guna mewujudkan kawasan Kampung Tua Tanjung Uma, Kepala BP Batam turut hadir dalam kegiatan Pencanangan dan Pengecatan Pertama Tanjung Uma Berpelangi pada 200 rumah penduduk setempat.

Beragam prestasi yang membanggakan, diterima BP Batam di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 dan menerima penghargaan sebagai Video Profil Terbaik untuk lembaga non struktural di ajang Awarding Night The 3rd Public Relations Indonesia Awards (PRIA), Surabaya; Penghargaan Top Pembina BUMD Terbaik 2018 yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia dan Asia Business Research Center.

Selain itu, PTSP BP Batam berhasil meraih Nominasi 10 Besar Penilaian BKPM Investment Award 2018 dan menerima penghargaan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Sinergi positif dengan stakeholders terus dibangun dalam pembangunan Batam. Kepala BP Batam melaksanakan MoU Penyerahan 5 Aset BP Batam ke Pemerintah Kota Batam, melakukan kerja sama pencegahan peredaran narkoba dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Batam Dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepri mengenai Pelaksanaan Bidang Perdata dan menandatangani MoU bersama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Pada bulan Juli BP Batam menggelar Diskusi Khusus dengan Para Pelaku Usaha dan Membedah dan Menyikapi Pertumbuhan Ekonomi Batam Triwulan I/2018. Kepala BP Batam memberikan pemaparan mengenai kenaikan y-o-y pada Triwulan I/2018 yang mencapai angka 4,47% setelah sebelumnya berada di angka 1,04% di triwulan yang sama pada 2017.

Pada bulan Agustus 2018, dalam Funtastic Ragam Indonesia - Batam untuk Indonesia yang memecahkan Rekor MURI kedua dengan pembuatan Roti Jala Terpanjang sepanjang 73 meter bersempena dengan peringatan Hari Jadi ke 73 Republik Indonesia.

 

9. Edy Putra Irawady (2019) Periode Transisi Reformasi dan Peningkatan Kinerja BP Batam, untuk Mewujudkan Pembangunan Batam yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Edy Putra Irawady ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kepala BP Batam pada Periode Transisi dengan membawa tiga tugas utama, yaitu Menyatukan Proses Bisnis di PTSP, Menganalisa Gambaran Tugas Kepala BP Batam saat dirangkap oleh Wali Kota ke depannya, dan Melaporkan Perkembangan Investasi di Kota Batam.

Guna memenuhi tugasnya, Edy segera memperbaharui sistem perizinan usaha terpadu, yaitu Online Single Submission (OSS) yang selanjutnya disebut dengan sebutan Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS). Sinkronisasi layanan perizinan ini dilakukan berdasarkan koordinasi antara PTSP BP Batam dengan DPMPTSP Pemko Batam serta instansi terkait lainnya.

Edy juga memperkuat fronliner untuk meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dengan membentuk Klinik Berusaha yang bertugas untuk melayani konsultasi dan penyelesaian kasus terkait investasi. Selaiin itu, Edy juga membentuk Garda Pengawal Investasi dan Blink yang merupakan unit layanan investasi secara mobile.

Di bawah kepemimpinan Edy Putra Irawady, BP Batam telah meminta dukungan kepada Dewan Kawasan dan BKPM agar dapat mengintegrasikan pelayanan perizinan dengan sistem OSS guna meningkatkan kecepatan investasi di Kota Batam.

Semester pertama tahun 2019, investasi PMA meningkat 53% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018, serta rencana kecepatan investasi di Kota Batam selama Januari–Desember 2019 mencapai 73% dibandingkan kecepatan rata–rata investasi nasional dalam 5 tahun terakhir yang hanya 32%.

 

10. Muhammad Rudi (2019 - Sekarang)

Muhammad Rudi yang merupakan Wali Kota Batam turut menjabat sebagai Kepala BP Batam sejak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Bulan September 2019. Pada masa kepemimpinan Muhammad Rudi, BP Batam fokus pada kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun investor serta peningkatan investasi di Kota Batam. Kemudahan perizinan yang ditawarkan salah satunya adalah dengan cara memangkas birokrasi yang panjang.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam seperti KEK Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang merupakan kerjasama antara Lion Group dan Garuda Indonesia serta KEK Digital di Nongsa Digital Park merupakan tugas BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi. Pengembangan infrastruktur seperti Bandara dan Pelabuhan turut menjadi fokus utama Muhammad Rudi dalam memimpin BP Batam.

Selain itu, Muhammad Rudi juga menargetkan optimalisasi pendapatan dari aset – aset yang dimiliki BP Batam dengan membentuk empat Badan Usaha yaitu Badan Usaha Bandar Udara dan TIK, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Rumah Sakit, serta Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. Dengan dibentuknya keempat Badan Usaha tersebut diharapkan meningkatkan fokus BP Batam dalam mengembangkan infrastruktur guna peningkatan investasi dan memberikan berbagai kemudahan pada masyarakat Kota Batam.