Sejarah BP Batam

    Napak Tilas Pembangunan Batam dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam

                                                                             

Batam

Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. 

Posisinya juga sangat strategis hanya 20 km atau 12,5 mil laut dari Singapura, dengan jarak tempuh hanya 45 menit melalui jalur laut, dengan aksesibilitas yang mudah ke negera lainnya di belahan dunia.

Pulau Batam sendiri merupakan salah satu pulau terbesar dari rangkaian 329 rangkaian pulau di sekitarnya di Kepulauan Riau yakni memiliki luas 415% atau 67% luas dari Singapura. Maka, dengan cita-cita mulai merubah Batam yang kecil menjadi Lokomotif Pembangunan Nasional dan Pusat pembangunan kawasan industri yang berteknologi, maka Presiden Ke 3 RI, yang juga Ketua Otorita Batam ke3 BPk. BJ Habibie, membuat konsep Barelang (Batam Rempang Galang) dengan dihubungkannya 6 jembatan Barelang agar luasnya menjadi 715 km2 atau 13% lebih besar dari Singapura sehingga diharapkan Batam Berdikari dan dapat bersaing dengan Singapura.

Perkembangan Batam tidak bisa dilepaskan dari peran serta Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto, terakhir diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar Berbintang Emas Lima, sejak awal dirinya memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Walau prioritas pembangunan ekonomi itu bertitik berat pada bidang pertanian, Presiden Soeharto tetap juga memberi perhatian kepada bidang industri. Dalam perkembangannya kemudian, Presiden Soeharto menentukan sebuah gugusan pulau yang termasuk ke dalam Provinsi Riau saat itu bernama Batam. Dan selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memang sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Batam dari tahap ke tahap. Demikianlah, Batam kini telah menjadi sebuah kota “industri” yang mempunyai daya tarik tersendiri.

Pada tahun 1960, ibukota Riau dipindahkan ke Pekanbaru dan sejak saat itu pula, Tanjung Pinang resmi menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, yang meliputi 17 kecamatan, termasuk diantaranya Pulau Batam yang berada di lingkup Kecamatan Pulau Buluh. Kemudian pada tahun 1965, Pulau Batam berstatus sebagai satu desa dalam lingkup kecamatan Pulau Buluh Belakang Padang. Pada saat itu Pulau Batam hanyalah suatu tempat yang tidak diutamakan, dengan kondisi yang tidak lebih seperti pulau hinterland di kepulauan Riau, jauh dari fasilitas, sarana, prasarana dan infrastruktur seperti sekarang.

Kini, Batam yang telah berkembang pesat dengan jumlah penduduk hampir 1.3 juta jiwa, bahkan pasti tidak terbayangkan bahwa kota ini dahulu adalah rerawa-gugusan belukar, bahkan daerah hitam dengan penduduk hanya ribuan yang tinggal di pesisir pantai.

 

Periodisasi Pembangunan Batam

PERIODE PEMBANGUNAN BATAM

  1. Ibnu Sutowo (1971 – 1976) Periode persiapan

Sosok Ibnu Sutowo tidak bisa dilepaskan dari Nama Pertamina. Pada masa pemerintahan Bpk Soeharto, Ibnu Sutowo yang merupakan Direktur Utama Pertamina dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi (ESDM) menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Sebelum Batam mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Soeharto kala itu, Batam adalah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut nadi, rerawa gugusan belukar dg dihidupi sekitar 6000 nelayan yang hidup di pesisir pantai. Ia merintis Pulau Batam sebagai daerah industri dan pusat kegiatan alih kapal dan menjadikan Batam sebagai Basis Logistik Pertamina.

Pada masa kepepimpinan Ibnu Sutowo lahirnya Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri pulau Batam, kewenangan dalam peruntukkan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri.

 

Peran Ibnu Sutowo dalam periode Persiapan :

  • 26 Oktober 1971, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 74 tentang  Pengembangan Pembangunan Pulau Batam menjadi Daerah Industri.
  • Terbitnya Keppres No. 74 Tahun 1971 menandai lahirnya lembaga Otorita Batam, yang setiap tahunnya selalu diperingati oleh para karyawan Otorita Batam sebagai hari ulang tahun atau diperingati sebagai momentum Hari Bakti Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sejak tahun 2008.
  • Master Plan BP Batam tahun 1972 Konsep Kawasan Perdagangan Bebas sudah direncanakan
  • Lokasi infrastruktur Pelabuhan sudah ditetapkan
  • Pembangunan Bandara (850 m)
  • Pelabuhan Laut (Sekupang 140 M, Batu Ampar 1 KM)
  • Pembangunan Waduk (Sei Harapan, Baloi, Nongsa)
  • Listrik, Telekomunikasi, Jalan, Perumahan (saat itu untuk Pertamina)

 Pada masa kepimpinan Ibnu Sutowo, proyek pembangunan Bandara di Pulau Batam sudah dimulai pada tahun 1974. Berawal dengan ditempatkan di Tanjung Uncang, kemudian Bandara Dipindahkan ke Batu Besar sesuai aturan penerbangan internasional.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pulau Batam yang tidak memiliki sumber air, seperti sungai, harus membangun waduk untuk menampung air hujan, yang selanjutnya akan diolah menjadi air bersih. Waduk yang pertama kali dibangun adalah Waduk Sei Harapan pada tahun 1969 oleh Kontraktor Robin Loh, dan beroperasi pada tahun 1979.

Pembangunan sumber kelistrikan juga dimulai ketika pertamina membangun lokasi pembangkit listrik di Sekupang dan Batu Ampar. Kemudian untuk memudahkan transportasi, pada masa Ibu Sutowo juga telah dirintis pembangunan jalan dari Sekupang sampai menuju Batu Besar.

 

 

  1. JB Sumarlin (1976-1978) Periode Konsolidasi:

Pada saat pertamina mengalami krisis, JB Sumarlin yang saat itu menjabat sebagai Menpan, Wakil Ketua Bapennas dan Ketua Opstib ditugaskan Presiden Soeharto menjadi Ketua Otorita Batam kedua. Ia berperan dalam merubah Batam menjadi Kawasan Berikat Bonded Ware House. Menetapkan kewenangan Pengelolaan Pelabuhan kepada Otorita Batam.  

Pada masa JB Sumarlin, pembangunan waduk kedua dibangun pada tahun 1975 yakni Waduk Sei Baloi oleh kontraktor PT Kurnia Dwi Putera dan beroperasi pada tahun 1978. Dilanjutkan dengan pembangunan Waduk Nongsa pada tahun 1975 oleh kontraktor Jepang dan beroperasi pada tahun 1980.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan Batam berdasarkan Master Plan 1972 yang didukung dengan penetapan Batam sebagai daerah idnustri berdasarakan Keppres Nomor 41 tahun 1973, maka sejumlah perusahaan asing (investor) mulai tertarik untuk menanamkan investasinya dan beroperasi di Batam. Tercacat ada 9 perusahaan yang telah menanamkan modalnya di Batam, dan 9 perusahaan berpotensi menunjukkan minatnya untuk berinvestasi.

Peran J.B Sumarlin dalam Periode Konsolidasi :

  • Menginventarisir Kendala dan Penentuan Kelanjutan Proyek Batam apakah bisa dilanjutkan/tidak. Diputuskan pembangunan Batam dilanjutkan dengan menggunakan APBN (dulunya dana Pertamina)
  • Pada era ini terdapat Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Pelabuhan Laut di Pulau Batam kepada OB dari Dephub

 

 

 

  1. BJ Habibie (1978 – 1998) Periode Pembangunan Prasarana dan penanaman modal :

Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Soeharto melihat perlunya Batam dikembangkan sebagai daerah industri berteknologi tinggi, Untuk mewujudkan hal itu, Presiden Soeharto kemudian menugaskan BJ Habibie (Menteri Riset dan Teknologi) untuk membangun Batam sesuai dengan harapan dan cita-citanya dengan menjadi Katua Otorita Pengembangan daerah industri Pulau Batam pd tahun 1978. Dalam masa kepimpinannya, Habibie mampu membuat Batam berkembang sangat pesat, BJ Habibie mengubah arah pembangunan Batam tidak hanya sekedar basis logistik pertamina, melainkan mengubah Batam menjadi proyek nasional yang memberikan nilai tambah tinggi untuk kepentingan nasional dengan menjadikan P. Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata.

Habibie menyiapkan pembangunan infrastruktur dengan material unggul, mengadakan promosi dan kerja sama luar negeri untuk menanamkan modalnya di P. Batam, membangun prasarana dan sarana untuk mendukung dan menarik penanam modal untuki berinvestasi, pembentukan pemerintah kotamadya administratif kota batam pun digagasnya dalam upaya pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang semakin bertambah banyak.

Pada akhirnya perhatian dan langkah khusus Presiden Soeharto membawa Batam dalam keberhasilan menjadi Kawasan Industri yang kompetitif. Batam menjadi bukti sejarah atas keberhasilan Pemerintah Orde Baru. BJ habibie menginginkan industri yang berorientasi ekspor dengan tenaga yang terampil, konsumsi air yang rendah, teknologi sedang-tinggi, serta ramah lingkungan.

Teori pengembangan pembangunan Batam dikenalkan Habibie seperti halnya teori Benelux di Eropa (Neteherlands,  Belgia, Luxemburg) menjadi SIJORI (Singapura-Johor-Riau) dan Teori Balon BJ Habibie yakni Sebuah teori yang menggambarkan kondisi pekeonomian di sebuah kawasan sebagai suatu system balon yang dihubungkan oleh satu dengan yang lain dengan katub/penting(prasarana dan sarana). Balon I Batam, Balon II Rempang, Balon III Galang.

Habibie juga Mendirikan badan bernama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pada masa kepemimpinan BJ Habibie penerimaan UWTO dimanfatkan seluas-luasnya sebagai modal OTORITA BATAM dlm penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar. Dan sejak awal, pemerintah telah memberikan hak pengeloloaan lahan (HPL) sebagai kewenangan Otorita Batam  untuk mengelola lahan di Batam melalui Keppres 41 th 1973. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukkan, dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas Otorita Batam untuk membangun Batam.

Pada masa ini, Presiden Soeharto ingin mengembangkan Batam untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari Malaysia (Singapura saat itu masih menjadi bagian dari Malaysia). Menurut Soeharto, pada masa itu sudah terasa bahwa ekspor dan impor Indonesia bergantung pada Malaysia/Singapura. Hal ini, tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Batam tidak luput dari perhatiannya. Pemerintah menjadikan Batam sebagai contoh bagi pembangunan wilayah perindustrian lainnya di Tanar Air. Pengembangan Batam menjadi daerah industri yang berbasis teknologi tinggi penting dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi nasional yang kuat dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

Soeharto mengatakan “Batam itu punya nilai strategis yang sangat besar; kalau kita tidak memanfaatkannya dan mendahulukannya, sama saja kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita.”

Dalam kejernihan pikirannya pula, Soeharto sebagai pemimpin yang dikenal memiliki ketajaman dalam penunjukkan sebuah tim yang terdiri dari para ekonom dan penyelenggaraan pemerintahan, yang memapu membuat kebangkitan pemerintahan, yang mampu membuat kebangkitan Indonesia menjadi salah satu Macan Asia di Era 90-an. Soeharto menentukan pilihan sebagai pemandu jalan baru bagi hubungan Indonesia –Singapura. Langkah penting yang diambil Presiden Soeharto dalam memilih orang yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Batam merupakan perhatiannya yang besar pada Batam yakni menunjuk Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J Habibie, terlahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936.

Dalam menjalani kepemimpinannya, B.J. Habibie mempunyai gaya yang khas. Ia penganut prinsip bahwa mutu keseluruhan sebuah karya ditentukan oleh mutu keseluruhan sebuah karya ditentukan oleh mutu setiap detail pelaksanaanya. Dalam rangka mencetak kadere-kader yang terpercaya, ia mempunyai dua prinsip. Pertama : Belajar dan menguasai teori. Kedua : keterampilan dengan malkukan spesialisasi. Prinsip inilah yang ia terapkan pada saat pembangunan jembatan Barelang.

Ia memberikan kesempatan pada putra-putri bangsa untuk menerapkan pengetahuannya dalam membangun enam buah jembatan yang menghubungkan antarpulau, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, satu diantaranya bertipe jembatan kabel (cable stayed bridge) yang menghubungkan P. Batam dan P. Tonton. Pemilihan tipe jembatan yang berbeda-beda juga dimaksudkan untuk memberikan referensi dan pengalaman kepada putra-putri bangsa dalam hal teknologi pembangunan jembatan, yang sekaligus berfungsi sebagai Laboratorium.

Sejumlah kawasan industri besar mulai terbangun di Batam, Singapura telah menanamkan modalnya dengan investasi yang cukup besar, dengan lahirnya Batamindo di Muka Kuning dan diidi oleh pabrik Sumitomo, Thomson, Philips, Western Digital, Sony dan Toshiba. Pengembangan industry ini juga mmebuka pelaung lapangan kerja, merangsang aru sinvestasi, mendorong peningkatan sektor ekspor dan munculnya kawasdan serupa di Batam seperti PT Kabiil Indonusa Estate, PT Kara Primanusa, PT Seafront Industrial City, PT Spinindo Mitradaya, dll.

 

Konsep Pengembangan

  • B.J. Habibie mengusulkan adanya pemerintahan daerah yang mengurusi masalah administrasi penduduk dan kemasyarakatan.
  • Kotamadya Administratif Batam secara resmi didirikan pada tanggal 24 Desember 1983 (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983)
  • Kepres No 7 Tahun 1984 Kerjasama antara Otorita Batam dan Pemerintah Kotamadya Batam

 

Administrasi Pemerintahan

Pulau Batam telah membawa banyak perubahan terhadap pemerintahan daerah. Mulai tahun 1980-an, pertumbuhan penduduk semakin meningkat sebagai akibat lajunya pelaksanaan pengembangan daerah industri Pulau Batam, baik secara alami maupun bertambahnya jumlah penduduk dari tenaga kerja formal maupun nonformal. Demikian juga dengan permintaan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan jasa administrasi pemerintah yang dibutuhkan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan itu, diperlukan penataan khusus yang mengatur fungsi pemerintahan.

 

Untuk merealisasikan penaataan khusus itu, Otorita Batam, mengusulkan adanya lembaga yang menangani administrasi pemerintahan dengan pembentukan Kotamadya Batam, dalam bentuk Pemerintahan Wilayah, yang berstatus Kotamadya Admnistratif dipimpin oleh walikota.

 

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, sebagai penjabaran Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1984 tentang  : Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

 

Walikota Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi lainnya untuk mewujudkan sinkronisasi program pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Batam.

 

Ir. H. raja Usman Draman ditunjuk sebagai Walikota pertama (1984-1989) kemudian pada bulan Oktober 1989-1999 telah ditunjuk Walikotamadya Batam kedua yaitu Drs. R. A. Aziz. Adanya Kotamadya Administrasi tidak berarti bahwa ada negara didalam negara. Itu hanya merupakan pembagian tugas. Hal ini dimaksudkan agar lebih dapat meningkatkan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat menjadi lebih baik, dan dapat membantu Otorita Batam melancarkan pembangunan.

Presiden Soeharto : “Dengan adanya Walikota, itu tidak berarti pembangunan Pulau Batam kemudiandialihkan kepada Walikota. Hal ini adalah tidak mungkin, bahkan diserahkan kepada Gubernur pun tidak mungkin. Ini jelas, karena itu saya minta kepada Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur untuk membantu Otorita Batam, mengembangkan Proyek Pulau Batam”.

 

 

Bidang Pertanahan

Sejak awal pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Otorita Batam untuk mengelola lahan di Pulau Batam melalaui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukkan dan penggunaanya dapat disesuaikan dengan pelaksanaan tugas Otorita Batam untuk membangun Batam.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada Otorita Batam sesuai dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam tanggal 22 November 1973. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie penerimaan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam dalam penyediaandan pembangunan infrastruktur dasar. Ketersediaan infrastrukutur menjadi modal utama untuk menarik investor seluas-luasnya.

Penambahan wilayah kerja Otorita Batam sampai ke Pulau Rempang dan Galang, yang ditandai dengan pembangunan jembtaan Brelang merupakan hasil pemikiran B.J. Habibie untuk mengantisipasi terbatasnya ketersediaan lahan Batam kedepan (seperti yang terjadi sekarang).

Dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan, B.J. Habibie menginginkan penduduk yang masuk ke Batam adalah penduduk yang memiliki keahlian di bidang teknologi yang dibutuhkan industri di Pulau Batam sebab Pulau Batam memang akan diperuntukkan untuk industri.

Habibie : “Batam akan mengekspor high technology, menjual produk yang bernilai tinggi untuk membantu mendapatkan devisa. Batam bukan untuk dirinya, tetapi untuk Bangsa. Tidak mungkin kita buka Pulau Batam untuk sembarang penduduk mereka membuka lahan, menebang pohon, dan hanya menanam sayur. Pulau Batam bukan untuk kebun sayur.”

Untuk melayani arus penumpang dan barang melalaui udara, direncanakan pembangunan Bandara di Batam yang meliputi perencanaan kargo dan penumpang. Otorita Batam secara bertahap mulai membangun Bandara Hang Nadim hingga pada tahun 1996.

 

 

Konstruksi Jembatan Barelang :

Jembatan I (Teungku Fisabilillah): menghubungkan P. Batam – Tonton dengan tipe cable stayed, dengan bentang terpanjang yang dirancang dan dibangun di Indoensia pada saat ini.

 

Jembatan II (Nara Singa II) : merupakan jembatan Balance Cantilever Box Gierder, Single Box terpanjang di Indonesia menghubungkan Pulau Tonton-Nipah.

 

Jembatan III (Raja Ali Haji) : Jembatan dengan Tipe Segmental Concrete Box Girder dengan tipe Pondasi Abutment, menghubungkan P. Nipah dan Setokok.

 

Jembatan IV (Su;tan Zainal Abidin) : merupakan jembatan penghubung antara P. Setokok dan P. Rempang, merupakan jembatan Balance Cantilever terpanjang kedua yang dibangun di Indonesia.

 

Jembatan V (Tuanku Tambusai) : menghubungkan Pulau Rempang dan Pulau Galang, merupakan jembatan busur (arch bridge) dengan konstruksi beton bertulang yang pertama dan terpanjang yang pernah dibangun di Indonesia.

 

Jembatan VI (Raja Kecil) : Jembatan penghubung Pulau Galang dan Galang Baru dengan panjang 180 m dan lebar 18 m yang masing-masing 45 m dengan sistem peletakkan di atas 2 tumpuan dengan menggunakan double box beton prategang. Dengan terhubungnya Rempang dan Galang, diharapkan kedua pulau tersebut dapat mejadi alternative pengembangan industry baru, untuk menampung meluaspnya arus investasi di Batam.

 

 

  1. J.E Habibie (Adik Habibie) (Maret 1998 – Juli 1998) Periode lanjutan :

BJ habibie melepas jabatannya sebagai ketua otorita Batam saat dipilih oleh MPR RI menjadi Wakil Presiden ke 7 RI. Namun, tidak lama, JE Habibie menjabat ia mengundurkan diri karena BJ Habibie diangkat menjadi Presiden ke 3 RI. Pengunduran dirinya tidak lain untuk melindungi sang kakak agar bersih dari isu KKN.

Meski sebentar, Ia tetap menorehkan prestasi dengn pemberantasan KKN, reformasi tambang pasir laut, wacana pemindahan kantor utama Otorita dari Jakarta ke Batam hingga restrukturisasi organisasi.

 

 

 

  1. Ismeth Abdullah (1998 – 2005) Periode pengembangan prasarana dan sarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi.

Tantangan yang dihadapinya pada era ini adalah Otonomi Daerah, yang melahirkan Pemerintah Kota Batam dalam kawasan perdangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (UU 53 1999). Berkat usulannya untuk tetap mengikutsertakan keberadaan Otorita Batam dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dalam pasal UU tsb, juga diamanatkan bahwa hubungan kerja Pemerintah Kota dan BP Batam lebih lanjut diatur dalam PP Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum terealisasi. Masa kepimpinannya mengedepankan pembangunan fasilitas urban, berupa fasilitas peribatan, olah raga, pemukiman, fasilitas pemerintah, dan fasilitas umum.

 

Prioritas Pembangunan dan Orientasi kepemimpinan :

  • Pengembangan Investasi Batam
  • Pembinaan Koperasi dan UKM
  • Penerapan Impor Mobil dengan Sistem One In One Out
  • Upaya Pembentukan Batam FTZ Komitmen
  • Kesejahteraan Rakyat
  • Pembanguan Fasilitas Sosial
  • Pengembangan Batam Intelligent Island

 

 

  1. Mustofa Widjaja (2005 – 2016) Periode Pengembangan Batam, dengan Penekanan pada Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penenanaman Modal serta Kualitas Lingkungan Hidup. Keberhasilannya adalah mendapakan status kelembagaan Otorita Batam yang jelas dg terbitnya UU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011. Dalam hiruk pikuknya perubahan Otorita mjd BP Batam, Mustofa berhasil meyakinkan publik dan masyarakat bahwa keberadaan BP Batam masih sangat penting dan amat diperlukan.

 

Prioritas Pembangunan dan Orientasi kepemimpinan :

  • Peresmian FTZ Dengan terbitnya UU 44/2007
  • Terbentuknya Dewan Kawasan
  • Perubahan Otorita Batam menjadi BP Batam

(PP 46/2007 dirubah menjadi PP 5/2011)

  • BP Batam menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dapat mencari dan mengelola anggaran sendiri (PP 6/2011)
  • Mewujudkan E-Government
  • Perpusatakaan khusus BP Batam
  • Pemetaan jalan pembangunan Batam 2011 – 2015
  • Upaya Batam sebagai Transhipment

 

 

  1. Hatanto Reksodipoetro (2016 – 2017) Periode Peningkatan Kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan kerja nyata menuju kawasan yang berdaya asing Internasional.  

 

Hatanto Reksodipoetro yang mendapatkan tongkat estafet, dengan semangat perubahan, melakukan revitalisasi dengan sejumlah sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual, tatap muka, dengan potensi menimbulkan moral hazard, Ia mengubah seluruh sistem ini menjadi sistem online. Ia juga optimis dengan sejumlah terobosan yang dilakukan BP Batam dan improvisasi sistem dari manual menjadi online di seluruh layanan yang dimanfaatkan oleh investor. Seperti i23J dan KILK yang secara nyata masih menjadi primadona bagi investor disamping fasilitas dan layanan lainnya seperti Host to Host Sistem Perijinan Online Pelabuhan dan aplikasi Geographical Information System (GIS) untuk manajemen lahan dengan pemetaan menggunakan drone seperti di Singapura.