BP Batam Tegaskan bahwa Penerima Konsesi Merupakan Subjek Pajak yang Wajib Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Air Permukaan

Melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi Alex Sumarna yang didampingi oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait, BP Batam menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar.

Alex Sumarna mengatakan bahwa PT. ATB sebagai Perusahaan penerima konsesi pengelolaan air minum di Batam selama 25 tahun, merupakan pihak yang sesuai perundangan merupakan subjek pajak yang wajib dikenakan kewajiban pembayaran pajak air permukaan.

“PT ATB adalah pengelola air minum di pulau Batam mulai dari hulu hingga hilir selama 25 tahun. Sebagai pihak yang melakukan pengambilan dan memanfaatkan air baku, dikenakan kewajiban pajak air permukaan (subyek pajak) adalah PT ATB.” Kata Alex.

Pria yang pernah menjadi Asdatun Kejati Kepri ini menambahkan bahwa tercantum dalam tagihan pajaknya, PT ATB yang menjadi subyek pajak terhutang.

Ia juga menjelaskan bahwa selama masa konsesi sampai dengan berakhirnya konsesi selama 25 tahun, PT ATB selalu taat membayar pajak air permukaan kepada Pemprov kepri.

Alex menjabarkan bahwa yang lalai tidak dibayarkan adalah selisih kenaikan tarif yang terjadi saat diberlakukan Pergub Kepri, sehingga muncul tunggakan tagihan.

“PT ATB tidak mau membayar adanya selisih kenaikan tarif yang pernah diberlakukan berdasarkan pergub kepri (2 tahun) yang nilainya mencapai 48 miliar. Yang menjadi tunggakan dalam kasus ini bukan PT ATB tidak mau membayar pajak air permukaan, namun PT ATB tidak mau membayar selisih dari kenaikan tarif pajak air permukan yang pernah diberlakukan pemerintah (Pemprov Kepri) tersebut.” Jelas Alex dalam keterangannya.

Tunggakan pajak itu muncul setelah terbit Peraturan Gubernur Kepri Nomor 25 Tahun 2016 yang mengatur terkait Nilai Perolehan Air (NPA) permukaan.

Meskipun setelahnya terbit Peraturan Menteri PU PR Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan. Namun terbitnya peraturan tersebut tidaklah menghilangkan tunggakan pajak air permukaan yang mesti dibayarkan ATB.

Ia juga menegaskan bahwa dalam Putusan MA No.199B tidak ada menyebutkan/menyinggung kewajiban BP Batam untuk membayar Pajak Air Permukaan.

“Pemprov juga tidak pernah menagihkan hal tersebut kepada BP Batam. Yang ditagih subjek pajaknya yaitu PT ATB.” Terang Alex.

Kemudian merujuk kembali pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pemanfaatan air permukaan bagi perusahaan bermacam-macam, mulai dari proses produksi hingga untuk kebutuhan lainnya pada aktivitas sehari-hari.

Adapun PAP dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Dan objek yang terbebas atau tidak dikenakan PAP di adalah: Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan pihak BP Batam bahkan turut andil dalam menjembatani persoalan yang muncul sekitar tahun 2017 tersebut.

“BP Batam bahkan pada saat itu secara intensif melakukan rapat dan mediasi guna menjembatani polemic yang muncul antara PT ATB selaku pemegang konsesi dengan Pemerintah Provinsi Kepri.” Pungkas Tuty.

Pihaknya amat menyayangkan keterangan tidak benar yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum PT ATB. (NA)

Batam, 6 Mei 2024

Press Release
Lainnya

Semarak GEMA Batam ASRI: Amsakar Achmad Dorong Komitmen Wujudkan Indonesia ASRI

Kota Batam terpilih menjadi salah satu dari 100 daerah di Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan aksi Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden

21 November 2026

BP Batam Lakukan Aksi Tanam Pohon di Bukit Vista: Pulihkan Vegetasi dan Konservasi Lingkungan

Badan Pengusahaan Batam melakukan aksi penanaman bibit pohon di kawasan Bukit Vista, Rabu (18/11/2026). Selain memulihkan vegetasi di bukit tersebut, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan

18 November 2026

BP Batam Dukung BATAMKU, Inovasi Pendataan Mobilitas untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Investasi

Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU sebagai inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Inisiatif yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Batam ini

17 November 2026

BP Batam Siapkan 1.900 Titik Penerangan Jalan, Sasar 9 Trase Jalan hingga 2027

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mematangkan rencana pengembangan penerangan jalan umum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Program ini menargetkan pembangunan sebanyak 1.900 titik lampu penerangan jalan hingga

13 November 2026

BP Batam Dorong Pemulihan Lingkungan dan Kepedulian Sosial melalui Aksi Bersama

Dalam rangka menyemarakkan Hari Bakti BP Batam ke-55, BP Batam menggelar serangkaian kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan berupa penghijauan serta gotong royong yang dilaksanakan secara serentak di tiga lokasi berbeda

13 November 2026

BP Batam Perkuat Keterbukaan Informasi, Dorong Kepercayaan Publik dan Investasi

Badan Pengusahaan (BP) Batam berkomitmen memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi dan pembangunan Kota Batam.

12 November 2026

Share:

Cari Informasi di BP Batam

Temukan layanan, Berita, atau informasi publik.