Webinar tersebut menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang juga mantan Ketua KNPI, dan Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Cecep Suryadi
Dikatakan Ahmad Doli, aktivitas publik di media digital sejak tahun 2001 mengalami peningkatan hampir 60%. Hal ini diharapkan dapat mendorong Badan Publik sebagai penyedia informasi untuk terus beradaptasi dan berkembang menyesuaikan dengan perilaku masyarakat agar lebih praktis dan efisien.
“Kita berharap Keterbukaan Informasi terus terjaga dengan tetap menjunjung tinggi Hak Demokratis dan Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Doli.
Saat ini kondisi di masyarakat telah berubah berkat hadirnya teknologi modern atau yang lebih dikenal dengan era digital.
Pada era digital, berbagai proses dapat diwujudkan dengan sangat cepat. Jika tidak segera dikendalikan, situasi seperti ini dapat menyebabkan masalah di lingkungan masyarakat, terutama bagi generasi muda.
“Banyak anak Indonesia yang merasa dirinya bagian dari global society sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada hilangnya pemahaman mereka mengenai Indonesia. Hal tersebut menjadi tugas bagi kita dalam mengendalikan Keterbukaan Informasi di era digital, seperti saat ini,” imbuhnya.
Tantangan terberatnya adalah kolaborasi tentang Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik yang dapat mendorong kepada peningkatan kepuasan layanan publik. Kecepatan akses informasi diharapkan mampu mewujudkan kolaborasi antara Badan Publik dengan kreatifitas masyarakat.
“Peningkatan infrastruktur yang dapat mendorong akses informasi harus terus digencarkan agar jaminan Keterbukaan Informasi dapat menjangkau hingga ke pelosok Indonesia,” tambah Doli.
Pada kesempatan ini, Cecep Suryadi turut menyampaikan, semangat Kebangkitan Nasional juga dapat menjadi titik pemulihan dari berbagai sektor, salah satunya Keterbukaan Informasi.
“Semangat kebangkitan nasional diharapkan mampu memberikan makna bagi perspektif Keterbukaan Informasi. Hak-Hak masyarakat atas informasi harus terus diprioritaskan oleh setiap Badan Publik untuk menjaga, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Badan Publik tersebut,” tegas Cecep.
Semangat Kebangkitan Nasional dari sudut pandang Keterbukaan Informasi Publik juga turut dirasakan oleh BP Batam. Dalam hal ini PPID BP Batam juga turut berkomitmen untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol selaku Atasan PPID BP Batam, Dendi Gustinandar, pada kesempatan ini menyampaikan bahwa BP Batam terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
“Pelayanan informasi di BP Batam setiap tahunnya terus kami tingkatkan sebagai bentuk komitmen kami dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” ujar Dendi.
“Berbagai inovasi pelayanan informasi publik terus kami kembangkan demi terwujudnya PPID BP Batam yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Pada tahun 2020 yang lalu, BP Batam mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Informatif oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Semangat Kebangkitan Nasional akan menjadi momentum bagi BP Batam untuk terus memberikan serta meningkatkan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kota Batam dan Indonesia pada umumnya. (mi)
Batam, 21 Mei 2021
