Di era digitalisasi yang kian pesat, transformasi menuju pemerintahan yang modern dan efisien menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini mendorong diberlakukannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai instansi pemerintahan, termasuk Badan Pengusahaan (BP) Batam.
SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk memberikan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
Menerapkan sistem ini sejalan dengan visi dan misi BP Batam untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan ekonomi yang maju, modern, dan berdaya saing. SPBE diharapkan pula dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola BP Batam, serta memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Penerapan SPBE terdiri dari 4 Domain yaitu Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan layanan SPBE. Salah satu indikator dalam penerapan Manajemen SPBE adalah adanya Pedoman Manajemen Data yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan pekerjaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Penerapannya di BP Batam kemudian membawa sederet manfaat. Seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas karena SPBE dapat mengotomatiskan berbagai proses bisnis dan layanan publik, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BP Batam.
Lalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lantaran SPBE menyediakan platform yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara mudah dan transparan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BP Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab, SPBE memungkinkan BP Batam untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan akurat. Hal ini akan meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh BP Batam.
Lalu terakhir, mendorong inovasi lantaran SPBE membuka peluang bagi BP Batam untuk berinovasi dalam menciptakan layanan publik yang baru dan lebih baik. Hal ini akan meningkatkan daya saing BP Batam dalam menarik investasi dan wisatawan. Dua hal yang telah menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir.
Jika dirinci, SPBE BP Batam terdiri dari beragam layanan seperti Land Management System (LMS) Online tentang pelayanan pertanahan, layanan informasi publik, dan Geoportal Spasial.
Untuk yang terakhir, layanan berbasis elektronik itu dapat dimanfaatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan, fatwaplanologi, infrastruktur, kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelabuhan, bandara, objek wisata dan lainnya.
Selain itu, telah diimplementasikan pula penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Versi 3, sebuah layanan tata kelola kearsipan. Aplikasi ini merupakan bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan di lingkungan BP Batam untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas, dan terpercaya.
Transformasi layanan digital ini tak lepas pula dari peran Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dengan berbagai langkah strategisnya. Salah satunya dengan memperkuat Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) milik BP Batam yang diproyeksikan menjadi pusat data nasional ke depannya. Sebab, Data Center BP Batam menjawab kebutuhan SPBE yang memerlukan media sebagai fasilitas untuk penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.
Penerapan SPBE di BP Batam merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat menjadikan Batam sebagai contoh bagi instansi pemerintahan lainnya di Indonesia untuk menerapkan SPBE, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
