Komitmen BP Batam dalam Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Komitmen BP Batam dalam Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Seiring dengan perkembangan global, Kota Batam juga tengah bergerak menuju energi baru terbarukan (EBT) dan berupaya meninggalkan ketergantungan bahan bakar fosil. Transisi yang didorong oleh perubahan iklim dan mendukung penggunaan energi keberlanjutan.

Sebagai otoritas pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam berperan penting mendorong transisi energi ini. Di sisi lain, Batam juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan EBT lantaran letak strategisnya, ketersediaan lahan, dan dukungan pemerintah pusat.

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki Batam tidak menyurutkan langkah untuk mampu memenuhi kebutuhan energi. BP Batam pun menggagas adanya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di waduk. Dalam proyek pembangunan PLTS terapung tersebut, ada dua waduk yang digunakan. Yang pertama adalah Waduk Tembesi dengan nilai investasi mencapai USD 470 juta.

Kapasitas listrik yang dihasilkan diperkirakan mencapai 333 Megawatt-peak. Dalam tahapan awal, proyek ini hanya memanfaatkan 5 persen dari luasan waduk. Namun ke depannya, luasan waduk yang digunakan akan semakin bertambah, mengingat proyek ini berkelanjutan hingga tiga sampai empat tahun.

Waduk kedua yang menjadi pemasangan PLTS terapung adalah Waduk Duriangkang. Proyek pembangunannya mencapai nilai Rp29 triliun. Nantinya, PLTS yang berada di Waduk Duriangkang akan mampu mengekspor energi listrik ke Singapura.

Energi terbarukan yang dihasilkan berdaya 2.2 GWp FPV dan 4.000 MWhr ESS di Waduk Duriangkang. Bahkan, digadang-gadang akan menjadi Floating Photovoltaic System (FPV) dan Energy Storage System (ESS) terbesar di dunia hingga saat ini.

Diharapkan dengan adanya investasi di bidang energi terbarukan ini, dapat memberikan manfaat bagi Batam dalam mengurangi penggunaan emisi karbon, mendorong tercapainya target penggunaan energi terbarukan, meningkatkan kapasitas kesediaan listrik Batam, memberikan dukungan bagi industri lainnya, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Selain itu, adanya peluang baru investasi di bidang energi terbarukan membuat posisi Batam semakin sejajar dengan negara yang mengusung konsep energi ramah lingkungan.

Rencana BP Batam memanfaatkan waduk-waduk yang ada dalam pembangunan PLTS terapung ini pun, didukung Komite Keselamatan Bendungan (KKSB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dukungan diberikan lewat kunjungan tim komite pada 2022 lalu di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi.

Sebagai pilot project pengembangan energi surya di Indonesia, PLTS terapung ini diharapkan dapat menjadi bahan riset, referensi ataupun penelitian untuk mengembangkan teknologi serupa di daerah-daerah lain. Untuk itu bendungan harus disertifikasi setiap lima tahun sekali dan beberapa kendala ringan yang terdapat di Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi harus terus diminimalisir.

Hal itu lantaran kondisi bendungan dan PLTS ke depannya harus saling mendukung, terutama karena Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung penyediaan air bersih di Batam. Maka kondisinya harus tetap dijaga dengan baik saat PLTS terapung telah terealisasi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, memiliki visi yang jelas untuk menjadikan Batam sebagai hub pengembangan EBT di Indonesia. Batam bahkan diyakini memiliki semua potensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi tersebut. Mulai dari ketersediaan lahan, hingga kemudahan perizinan investasi.

Komitmen BP Batam dalam transisi EBT ini sejalan pula dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Dengan berbagai rencana dan kerja sama yang telah dilakukan, Batam diharapkan dapat menjadi pelopor pengembangan EBT di Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian target energi nasional.

Artikel Lainnya

Kedeputian Bidang Pelayanan Umum: Fokus Peningkatan Kualitas Layanan untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam dan Pelaku Usaha

Pelayanan publik yang andal merupakan fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Sebagai kawasan strategis nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi, Batam membutuhkan layanan publik

12 November 2025

Kedeputian Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan: Ciptakan Regulasi untuk Kemajuan Batam

Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengembangkan dan mengelola kawasan strategis nasional, BP Batam terus memperkuat fondasi kebijakan dan tata kelola perizinan guna mendukung arah pembangunan yang berkelanjutan. Di bawah

12 November 2025

Optimalisasi Pemanfaatan Ruang: Rumusan Strategis Kedeputian Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi dalam Pembangunan Batam Berkelanjutan

Sebagai kawasan strategis nasional sekaligus pintu gerbang investasi Indonesia di level global, Batam mengemban tanggung jawab besar dalam memastikan tata kelola ruang yang adaptif terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan

12 November 2025

54 Tahun Badan Pengusahaan (BP) Batam: Wujudkan Batam sebagai Kawasan Strategis Ekonomi yang Berkelanjutan

Tahun ini menjadi momentum bersejarah bagi BP Batam yang telah memasuki usia 54 tahun sejak pertama kali dibentuk sebagai motor penggerak pembangunan Pulau Batam. Dari pulau kecil di perbatasan, Batam

12 November 2025

Keterbukaan Informasi Publik : Pilar Transparansi BP Batam

Dalam era modern saat ini, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting bagi kementerian/lembaga khususnya di lingkungan pemerintahan. Keterbukaan informasi tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat,

12 November 2025

Infrastruktur Batam 2025 : Fondasi Mobilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan investasi internasional terus memperkuat daya saingnya melalui pembangunan infrastruktur transportasi darat. Jalan raya menjadi tulang punggung konektivitas kota, menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, bandara, pusat

12 November 2025

Share:

Cari Informasi di BP Batam

Temukan layanan, Berita, atau informasi publik.