Izin Kawasan LDP

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
11. Peraturan Kepala Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
12. Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan bermeterai;
3. NIB yang juga berlaku sebagai API;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bebas Batam untuk Kategori Non UMK /atau Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Tata Usaha Kecil Terkait Tata Ruang untuk Kategori UMK.[bb1]
5. Izin usaha sektor/sertifikat standar/izin yang diterbitkan oleh Kepala BP KPBPB Batam;
6. NPWP Batam;
7. Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
8. Untuk perusahan cabang melampirkan akta pembukaan cabang; dan
9. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan LDP dengan mengakses ke website ftzbbk.bpbatam.go.id
2. Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan izin Usaha Kawasan LDP
3. Memverifikasi dokumen permohonan izin Usaha Kawasan LDP.
4. Memverifikasi dokumen permohonan izin Usaha Kawasan LDP
5. Memvalidasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan draft izin Usaha Kawasan LDP
6. Melakukan penerbitan Izin Usaha Kawasan LDP
7. Menerima Izin Usaha Kawasan LDP BP Batam.

1 hari kerja