Izin Pematangan Lahan

1. PERKA No. 16 Tahun 2019 (Tarif)
2. PERKA No. 32 Tahun 2017 (Penyelenggara)

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Surat Izin Pematangan Lahan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya
4. Surat Pernyataan bersedia menjamin dilakukannya perbaikan jalan, pembersihan jalan, dan/atau dampak lingkungan
5. Fotokopi Penetapan Lokasi (PL)
6. Fotokopi Surat Perjanjian (SPJ) / Perjanjian Penggunaan Lahan (SPL)
7. Fotokopi Surat Perjanjian (SPJ)/Perjanjian Penggunaan Lahan (SPL)
8. Fotokopi Lunas Pembayaran Sewa Lahan (UWT)
9. Fotokopi Fatwa Planologi beserta Lampiran Teknis Fatwa Planologi
10. Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan

2. PERSYARATAN TEKNIS

1. Gambar Kontur eksisting dan Rencana Grading.
2. Volume Pemotongan dan/ atau Volume Penimbunan.
3. Fotokopi Penetapan Lokoasi (PL) dan Surat Pernyataan Persetujuan pemilik lokasi dari sumber quarry pengambilan dan/atau lokasi pembuangan, jika diluar lokasi kegiatan pematangan lahan.
4. Izin dari instansi terkait dalam hal pengembalian quarry diluar wilayah kerja BP Batam dan/atau lokasi penimbunan terdapat bakau atau dilingkungan lainnya sesuai ketentuan.

1. Menerima surat permohonan
2. Memeriksa kelengkapan dokumen. Apabila tidak lengkap, permohonan dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon mengisi Formulir pendaftaran
4. Penyerahan berkas permohonan ke Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana dan didisposisikan ke Kasubdit
5. Kasubdit mendisposisikan permohonan ke Kasie untuk tindak lanjut penyeselesaian
6. Kasie mendisposisikan permohonan ke pengawas untuk pemeriksaan lapangan
7. Pemeriksaan lapangan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
8. Analisa hasil pemeriksaan lapangan
9. Rapat Teknik dan pembuatan Berita Acara Rapat Teknik
10. Disiapkan Surat pemberitahuan pembayaran pembuatan ijin dan pengawasan untuk ditandatangani oleh Direktur. Surat tersebut diserahkan ke pemohon
11. Resi bukti pembayaran diserahkan oleh pemohon ke bagian administrasi.
12. Pembuatan draft Ijin dan surat tugas pengawasan Pematangan Lahan
13. Paraf Kasubdit dan Kasie draft Ijin dan Surat Tugas
14. Penandatanganan Perjanjian dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pemohon (perusahaan, badan atau pribadi)
15. Direktur menandatangani surat Ijin dan Surat Tugas Pengawasan Pematangan Lahan
16. Penyerahan Dokumen perijinan ke petugas loket PTSP
17. Surat Tugas Pengawasan diberikan ke koordinator pengawas dan pengawas

2.715 menit

1. < 2 Ha Per Dokumen Rp 3.500.000,00
2. > 2 Ha < 5 Ha Per Dokumen Rp 7.000.000,00
3. > Ha Per Dokumen Rp 10.000.000,00