Jasa Penundaan Kapal

• Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 (Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian)
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal

1. Nomor PKK
2. Terdaftar di BSIMS
3. SPK Penundaan
4. form 2A2 penundaan
5. Last Port Clearance

SOP PEMANDUAN DAN PENUNDAAN (SISTEM B-SIMS)

1. KSO menginput dan mengunggah (upload) dokumen ke dalam sistem BSIMS
2. Agen Pelayaran di dalam sistem B-SIMS memeriksa dan menyetujui dokumen yang diunggah KSO dan meminta persetujuan pelayanan kepada BUP
3. Verifikator operasional pemanduan dan penundaan melakukan verifikasi terhadap realisasi dokumen yang diajukan pihak KSO/Agen Pelayaran
4. Verifikator Komersial akan melakukan verifikasi terhadap data yang direalisasi oleh KSO dan telah diverifikasi oleh Operasional Pemanduan/Penundaan
5. Manajer Keuangan akan melakukan penerbitan nota lunas dan memberikan kepada Agen Pelayaran
6. Agen Pelayaran menerima nota lunas

Dalam Negeri

Kapal angkutan dalam negeri di luar batas Perairan wajib Pandu :

• Tarif tetap
  Rp 486.500,00 – 3.626.000,00
  (Per kapal yang di tunda/Jam)
• Tarif Variabel
  Rp 10,00
  (Per GT Kapal yang di tunda/Jam)

Kapal angkutan dalam negeri di luar batas Perairan wajib Pandu dan perairan pandu luar biasa :

• Keadaan Menggandeng
  Rp940.000,00 – Rp3.340.000
  (Per Kapal tunda/Jam)
• Dalam Keadaan Tidak Menggandeng
  Rp801.000,00 – Rp2.980.000
  (Per Kapal tunda/Jam)

Luar Negeri

Kapal angkutan luar negeri di perairan wajib pandu

• Tarif tetap
  Rp 3.062.400,00 – 30.927.600,00
  (Per kapal yang di tunda/Jam)
• Tarif Variabel
  Rp 120,00
  (Per GT Kapal yang di tunda/Jam)

Kapal angkutan luar negeri di luar batas Perairan wajib Pandu dan perairan pandu luar biasa :

• Keadaan Menggandeng
  Rp2.481.600,00 -Rp8.817.600,00
  (Per Kapal tunda/Jam)
• Dalam Keadaan Tidak Menggandeng
  Rp2.138.400,00 – Rp7.867.200,00
  (Per Kapal tunda/Jam)

Catatan

1. Kenaikan tarif penundaan dalam negeri (kenaikan tarif minimum cash).
2. Tarif liner pada penundaan kapal dihapus.
3. Penambahan kapal tunda untuk kegiatan yang tidak sesuai syarat minimal ketentuan akan ditagihkan berdasarkan kapal tunda yang bekerja, berlaku khusus kapal tagihan kapal dalam negeri.

By System