Kawasan Pengelolaan Limbah Industri – Bahan Beracun Berbahaya (KPLI-B3)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Izin Pemanfaatan Limbah.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4. Peraturan Kepala BP Batam Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sewa Lahan KPLI-B3

1. KTP pemilik perusahan;
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
3. Akte Pendirian Perusahaan;
4. Pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI (CV. Pengesahannya dari pengadilan negeri);
5. Surat keterangan domisili usaha;
6. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
7. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
8. Ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov kepri;
10. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Batam
11. Mengisi dan menandatangani form surat keabsahan dokumen yang diserahkan
    Catatan : poin 3 khusus untuk permohonan sewa lahan baru, apabila dalam 1 (satu) tahun pengurusan ijin tidak terbit maka sewa lahan tidak diperpanjang (kontrak putus)

Sewa Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Ruang Kantor

1. Melampirkan fotocopy surat perjanjian sewa lahan KPLI B3 Kabil khusus tenant BP Batam
2. Khusus untuk transporter limbah B3, melampirkan foto copy:
   1. KTP pemilik perusahaan
   2. NPWP
   3. Akte pendirian perusahaan
   4. Pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI (CV. pengesahaannya dari pengadilan negeri)
   5. Surat keterangan domisili usaha
   6. SIUP (surat ijin usaha perdagangan
   7. TDP (tanda daftar perusahaan)
   8. Rekomendasi pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pass Masuk Orang dan Kendaraan

1. Merupakan armada tenant KPLI B3 Kabil
2. Pemohon mengajukan surat keterangan dari perusahaan terkait data armada yang digunakan untuk langganan pass masuk baik bulanan ataupun tahunan
3. Melampirkan foto copy:
   1. STNK Pemilik Mobil;
   2. KTP Supir Truk;
   3. Pas Foto Supir truk;

1. Memasukan surat permohonan di loket;
2. Mengisi form dan melampirkan foto copy dokumen pendukung

5 s.d. 7 hari kerja

Rp 2.000,00 s.d. Rp 1.650.000,00