Penerbitan SKPT dan SPPT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
5. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Direktorat Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 493 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penerbitan Dokumen Elektronik melalui Land Management System dan Kode Penomoran Dokumen Lahan pada Kantor Pengelolaan Lahan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 179 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Persyaratan administrasi permohonan perorangan meliputi:

1. Identitas Pemohon;
2. oto copy Faktur UWT;
3. Fotokopi gambar penetapan lokasi (PL)
4. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
5. Fotokopi Surat Pernjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
6. Copy sertifikat tanah
7. Asli surat pernyataan (apabila belum diterbitkan SKPT dan PPL-KSU dan sertipikat )

Persyaratran Badan Hukum

1. NPWP badan hukum
2. Fotokopi faktur UWT
3. Fotokopi gambar Penetapan Lokasi (PL)
4. Fotokopi SIUP
5. Fotokopi TDP
6. Ijin domisili usaha
7. Akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham
8. Surat keputusan pengesahan Menkum dan HAM terakhir
9. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
10. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
11. Fotokopi sertipikat tanah
12. Asli surat pernyataan (apabila belum diterbitkan SKPT dan PPL-KSU dan sertipikat).
13. Surat kuasa bermaterai (bila dikuasakan) dan KTP Penerima kuasa

1. Pemohon mengajukan permohonan secara online melalui Land Management System (LMS) dengan memilih Pelayanan Penerbitan SKPT dan SPPT Baru serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
2. Subdit Verifikasi Teknis PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang terlampir, (1 hari kerja), jika tidak lengkap permohonan ditolak, dan jika lengkap diteruskan ke Direktorat Pengelolaan Pertanahan (DPP) guna verifikasi dokumen (10 hari kerja).
3. Tim Verifikasi Teknis DPP melakukan Verifikasi Teknis yang terdiri dari :
   1. Verifikasi Objek Tanah (BA Pokja, Surat Ukur, Gambar PL)
   2. Verifikasi Subjek pemegang hak (Identitas pemohon dan dasar perolehan hak)
   3. Hasil Verifikasi teknis menjadi dasar penerbitan Surat Rekomendasi Direktur DPP berupa penolakan atau persetujuan dari DPP ke PTSP.
4. Pemroses/Pengelola PTSP melakukan proses drafting kemudian dilanjutkan oleh Direktur PTSP guna penerbitan faktur UWT.
5. Setelah lunas dilanjutkan dengan proses Penerbitan SKPT dan SPPT oleh PTSP terdiri dari:
   1. Pemanggilan penandatangananan pemohon
   2. Cetak SKPT dan SPPT
   3. Tanda tangan SPPT oleh Pemohon
   4. Penyerahan Dokumen Alokasi Tanah
6. Pemohon Menerima Dokumen Alokasi Tanah (SKPT, SPPT, Gambar PL, dan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah)

15 hari kerja

Rp 1.800,00 s.d. Rp 308.000,00 per m²