Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang Menerbitkan Surat Keterangan Asal

1. Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan asal.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Atas Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam Asean-Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam Asean-Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia)
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
    Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 933 Tahun 2021 Tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal
13. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 934 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal
14. Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Dokumen Permohonan dengan Persyaratan Umum :
   1. NPWP Perusahaan ;
   2. Domisili Perusahaan ;
   3. NIB yang berlaku sebagai API-U/API-P;
   4. Identitas pelaku usaha;
   5. Struktur biaya

1. Melakukan penyiapan jadwal pengawasan reguler terhadap pelaku usaha yang terdaftar pada Instansi Surat Keterangan Asal BP Batam
2. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke perusahaan dari proses produksi dan kelengkapan dan kebenaran dokumen.
3. Memverifikasi Berita Acara Pemeriksaan
4. Memverifikasi Berita Acara Pemeriksaan
5. Memvalidasi penerbitan hasil laporan penerbitan pengawasan
6. Mendokumentasikan laporan hasil penerbitan

6 Jam 30 Menit