Penerbitan Pengawasan Peredaran Barang Konsumsi di Kawasan Bebas Batam

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
11. Peraturan Kepala Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
12. Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Dokumen Persyaratan:
   1. NPWP Perusahaan ;
   2. Domisili Perusahaan ;
   3. NIB yang berlaku sebagai API-U;
   4. Identitas pelaku usaha;
   5. Dokumen transaksi (D/O,Invoice, Packing list);
   6. Data persetujuan impor yang sudah diterbitkan;
   7. Data realisasi distribusi atas realisasi impor yang sudah dilakukan;

1. Melakukan penyiapan jadwal pengawasan reguler terhadap pelaku usaha yang memiliki IUK LDP.
2. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke perusahaan yang sudah memiliki izin usaha kawasan dan Persetujuan Impor
3. Memverifikasi Berita Acara Pemeriksaan
4. Memverifikasi Berita Acara Pemeriksaan
5. Memvalidasi penerbitan hasil laporan penerbitan pengawasan melalui sistem IBOSS
6. Mendokumentasikan laporan hasil penerbitan dan menyerahkan copy BAP kepada distributor (Pelaku Usaha)

6 Jam 30 Menit