Rekomendsi Pemasukan dan Pengeluaran Barang Dikecualikan

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
10. Peraturan Kepala Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
11. Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
12. Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Dokumen permohonan dengan Persyaratan Umum :
   1. Surat Permohonan
   2. Surat Pernyataan Barang
   3. NPWP
      Persyaratan Tambahan :
   4. Surat rekomendasi dari Instansi terkait barang

1. Mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang dikecualikan kepada Direktur Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.
2. Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang dikecualikan
3. Memverifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang dikecualikan.
4. Memverifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang dikecualikan
5. Memvalidasi dan menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan draft Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang dikecualikan.
6. Melakukan penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang dikecualikan
7. Menerima surat Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang dikecualikan dari Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal

10 Jam Kerja