Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas ini, BPK RI meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan 2023 yang akan segera dimulai.
“Melalui rapat ini, BPK RI meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga (termasuk BP Batam) dan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan semua data-data yang diperlukan sehingga proses pemeriksaan laporan keuangan tahun 2033 dapat berjalan lancar,” ujar Purwiyanto saat ditemui usai acara.
“Tentunya dalam hal ini, BP Batam siap mendukung penuh proses tersebut dengan segera menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan,” lanjut Purwiyanto.
Di bawah komando Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Purwiyanto menuturkan bahwa ia beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat kembali menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 8 bagi BP Batam.
“Harapannya tentu proses pemeriksaan tahunan ini akan berjalan lancar dan BP Batam dapat kembali meraih WTP yang ke 8 secara berturut-turut dari tahun 2017,” tutur Purwiyanto.
Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Kepala Satuan Pemeriksa Intern, Konstantin Siboro; Kepala Kantor Perwakilan BP Batam, Purnomo Andiantono; serta beberapa Pejabat Tingkat III dan IV di lingkungan BP Batam.
Di kesempatan berbeda, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya siap untuk mendukung seluruh proses dan aturan yang berlaku dari Pemerintah Pusat demi mewujudkan kemajuan Batam.
“Apapun kebijakan yang positif dari Pemerintah Pusat akan kami dukung penuh sehingga BP Batam dapat lebih cepat untuk mewujudkan Batam Kota Baru bagi kita semua,” kata orang nomor satu di Batam ini. (mi)
Jakarta, 23 Januari 2024
