Kegiatan ini bertujuan untuk menilai perkembangan pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan BP Batam serta memberikan saran perbaikan berdasarkan tindak lanjut hasil evaluasi agar dicapai perbaikan penerapan manajemen kinerja yang berkelanjutan.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa BP Batam berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik melalui konsep Reformasi Birokrasi berdasarkan delapan area perubahan.
“Kami telah submit lembar kerja evaluasi ke aplikasi PMPRB Kementerian PAN RB pada 15 Juni lalu dan terdapat delapan tolak ukur Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik” kata Enoh.
“BP Batam sangat berkomitmen dan konsisten melaksanakan Reformasi Birokrasi bukan hanya sebagai kebutuhan penilaian melainkan untuk diimplementasikan dalam Tupoksi sehari-hari” sambung Enoh.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran video Reformasi Birokrasi BP Batam dan pemaparan Reformasi Birokrasi pusat oleh Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Endry Abzan, serta pemaparan Reformasi Birokrasi Unit Kerja di lingkungan BP Batam oleh masing-masing perwakilan.
Adapun paparan evaluasi Bidang Administrasi dan Keuangan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Rico Kresno; evaluasi Bidang Kebijakan Strategis oleh Kepala Bidang Manajemen Kinerja dan Organisasi, Nurjanah Siregar; evaluasi Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi oleh Kasubdit. Pelayanan Pelanggan dan Perizinan, Evi Elfiana Br. Bangun; evaluasi bidang Pengusahaan oleh Kasubdit. Inisiatif Strategi dan Manajemen Resiko, Tumirah; serta presentasi AKIP oleh Staf Ahli Satuan Pemeriksa Intern.
Selanjutnya, Endry mengatakan Kementerian PAN RB menilai bahwa BP Batam telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dengan baik namun masih terdapat beberapa program yang belum terdokumentasi, oleh karena itu akan terus diasistensi hingga bulan Desember 2022 ini.
“Berdasarkan paparan dari Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja beserta tim, Kementerian PAN RB menilai BP Batam telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik namun masih memerlukan tambahan dokumentasi” ujar Endry.
“Karena Diformalkan serta didokumentasikan merupakan poin penilaian dalam Reformasi Birokrasi ini, maka kita akan berusaha mewujudkan semua itu bersamaan dengan asistensi oleh Kementerian PAN RB hingga bulan Desember 2022 nanti” tambah Endry.
Endry berharap setelah dilakukan kegiatan rapat evaluasi ini, seluruh Unit Kerja di BP Batam dapat bersama-sama konsisten dalam meningkatkan kinerja layanan publik yang prima.
“Saya harap dalam satu hingga dua bulan ini target kita dapat tercapai, maka dari itu mohon dukungan dari seluruh Unit Kerja di BP Batam untuk bersama-sama bekerja lebih keras lagi agar perbaikan dan perubahan kinerja berdasarkan konsep Reformasi Birokrasi dapat segera terwujud” pungkas Endry.
Turut hadir dalam kegiatan ini GM Pengelolaan Lingkungan, Iyus Rusmana; Kabag. Mutasi, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi SDM, Abd. Salam; Kabag. Organisasi dan Tata Laksana, Rico Kresna; Kabid. Perencanaan Program Pembangunan, Yenri Putra Pratama; Kabid. Manajemen Kinerja Organisasi, Nurjanah Siregar; Kabid. Data dan Sistem Informasi, Nova Ridwanullah Faizal; Kasubdit. Pembangunan Gedung dan Utilitas, Harry Prasetyo Utomo; Kasubdit. Pelayanan Pelanggan dan Perizinan, Evi Elfiana Br. Bangun; Kasubdit. Dokumentasi Pertanahan, Yarmanis; Kasubdit. Inisiatif Strategi dan Manajemen Resiko, Tumirah; serta para Pejabat Tingkat II, III, dan IV di lingkungan BP Batam yang hadir secara luring maupun daring.
Batam, 15 Agustus 2022
