Hal tersebut ia sampaikan kepada Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, yang kemudian ditindaklanjuti dengan site visit atau kunjungan lapangan di titik kerusakan jalan di Kawasan Industri Taiwan.
Diketahui, ruas jalan ini menurut statusnya merupakan Jalan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2016. Proses pembangunan, pemeliharaan, serta penjagaan berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Kepri.
Kondisi jalan terlihat sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi pengendara, ditambah lagi daerah tersebut merupakan jalan di area Kawasan Industri. Kekhawatiran Peter semakin menjadi, karena salah satu audit internasional mewajibkan jaminan keselamatan karyawan yakni Home to Home Safety.
“dengan kondisi jalan rusak ini, kita semua itu failed di audit satu, karena dianggap nggak safe jalan untuk karyawan kita, kami minta bantuan bener-bener pada pemerintah, kalau boleh kami dibantu secepatnya supaya failed kami di audit internasional agar bisa segera di atasi.” Ungkap Peter.
Peter melanjutkan, bahwa untuk semua proyek Kabil yang scope-nya internasional, maka terdapat aturan dan prosedur ketat yang ditetapkan, yakni Home to Home Safety. Prosedur ini mengharuskan perusahaan memastikan keselamatan karyawan mulai dari rumah menuju lokasi bekerja, hingga kembali ke rumah dengan selamat. Pihaknya bahkan telah menerima email, bahwa jalan rusak ini dipertanyakan, dan berpotensi menggagalkan proyek yang akan dimulai setelah pandemi.
“Kabil saat ini setelah pendemi kondisinya sangat baik. Kita tahu ya selama 2 tahun lebih (pandemi Covid) kita dilema, bisnis berkurang, produksi berkurang, projek berhenti. Sekarang kondisi sangat baik. Oil and gas uda mulai naik, sekarang Kawasan Industri Kabil, semua tenant kami sudah menuju full capacity, semua mulai berproduksi full.” Kata Peter.
Saat ini Kabil telah bersiap dengan sejumlah projek besar asal Australia, UK, hingga middle east, yang akan menyerap 6.000 lebih tenaga kerja. Menurut Peter, apabila kondisi jalan masih rusak, terjadi lakalantas, maka perusahaan dianggap gagal proses audit internasional dan berpotensi kehilangan proyek.
Dalam kesempatan ini, Peter juga menyampaikan terima kasih BP Batam telah membangun jalan baru di sisi kanan arah Kabil ke Batam Center yang telah digarap tahun lalu. Dirinya berharap, pemerintah dapat memberikan aksi proaktif juga untuk memperbaiki kondisi jalan di arah sisi kiri (Kabil – Nongsa).
“Kami terima kasih BP Batam sudah membangun satu jalan depan Kawasan Taiwan ya. Harapannya untuk sisi sebelah kiri juga diperbaiki, dan demi keamanan kalau bisa jalan yang baru digunakan untuk dua jalur, kalau bisa jalan yang rusak sementara kita tutup, lalu re-route jalan yang satu arah dibuat dua arah, karena project ini akan jalan agustus.” Katanya.
Sementara itu, Basuki dari PT. SMOE memberikan apresiasi apabila BP Batam dapat segera mengambil alih perbaikan jalan di kawasan ini. Menurutnya, perbaikan jalan ini akan menyelamatkan nasib 6.000 karyawan yang akan mulai kembali melaksanakan projek SMOE pada bulan Agustus mendatang.
“Melihat kondisi jalan di depan, bakal ada planning perbaikan, menghindari lakalantas sebaiknya di re-route ke jalan sebelahnya yang bagus yang sudah di buat BP Batam, untuk menghindari lakalantas. Dan untuk Dishub mohon bantuan membuat rambu lalu lintas, sehingga pengalihan jalan di jalur baru, dapat berjalan lancar dan aman bagi pengendara dari dua arah.” Kata Basuki.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menanggapi dengan serius. Meskipun wewenang pemeliharaan jalan bukan berada pada BP Batam, namun pihaknya memiliki concern besar, karena kerusakan berada pada Kawasan industri.
“kami tentu amat sangat concern terhadap kondisi ini, karena Batam sebagai daerah tujuan investasi, tentu penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran kegiatan industri di Batam. Kerusakan jalan ini, akan segera kami tindaklanjuti ya. Satu Jalan sudah kita bangun (jalan dari arah Kabil ke Batam Centre), selanjutnya yang sedang rusak tentu jadi perhatian kami.” Kata Tuty.
Tuty juga menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan internal BP Batam dan menindaklanjuti ini, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, mengingat kewenangan jalan tersebut berada mestinya pada Pemerintah Provinsi.
“kami akan segera sampaikan ke pimpinan tentu berkoordinasi dengan unit terkait, untuk mencari solution terbaik demi kelancaran kegiatan industri di Batam. Action pertama yang mungkin akan kami lakukan adalah menutup jalan berlubang, dan re-route pengalihan jalur ke jalan yang baru dibangun, agar safety dulu seluruh pengendara yang melalui jalan ini.” Pungkas Tuty.
Batam, 27 Juli 2022
