Background

Batam Development Footprint in the History of BP Batam

Geographically, Batam Island is strategically located. It lies on the Strait of Malacca international traffic trade route, which is the second busiest shipping route for global trade after the Dover Strait in England.

It is only 20 km or 12,5 nautical miles from Singapore with a 45-minute travelling time by sea, and has easy access to other countries worldwide.

Batam Island is one of the largest islands among a chain of 329 islands surrounding Riau Islands, with an area of 415 km2, equivalent to 67% the size of Singapore. With the aspiration to transform Batam into the driver of national development and the technological center of industrial development, the 3rd President of the Republic of Indonesia, and who also happened to be the 3rd Chairman of Batam Authority, BJ Habibie, conceptualized Barelang (Batam Rempang Galang) connected by the 6 Barelang bridges to expand the area to 715 km2, 13% larger than Singapore, hopeful that Batam will be self sustaining and be able to compete with Singapore.

The development of Batam cannot be separated from the role of President Soeharto. From the beginning, he prioritized development in the economic sector. Even though agriculture was prioritized in the economic development, President Soeharto still paid attention to the industrial sector.

In 1960, the capital of Riau Province, previously Tanjung Pinang, was moved to Pekanbaru. It was then that Tanjung Pinang officially became the capital of the Riau Islands Regency. It was divided into 17 districts, among them Batam Island which was located in Buluh Island District.

Batam Island was given the status of a village within Buluh Island district, Belakang Padang in 1965. At that time, the development of Batam Island was not prioritized. Its condition was similar to the hinterland islands in Riau Islands, far from the facilities and infrastructure it has now.

Batam has grown rapidly. With a population of almost 1.3 million people, it is hard to believe that this city was once a cluster of swamps with a population of only about 6,000 living in the coastal areas.

Periodization of Batam Development

  • 1971-1976
    Ibnu Sutowo
  • 1976-1978
    J.B. Sumarlin
  • 1978-1998
    B.J Habibie
  • 1998
    J.E. Habibie
  • 1998-2005
    Ismeth Abdullah
  • 2005-2016
    Mustofa Widjaja
  • 2016-2017
    Hatanto Reksodipoetro
  • 2017-2018
    Lukita Dinarsyah Tuwo
  • 2019
    Edy Putra Irawady
  • 2019-Now
    Muhammad Rudi
  • 1. Ibnu Sutowo (1971—1976), Periode Persiapan

    Sosok Ibnu Sutowo tidak bisa dilepaskan dari Nama Pertamina. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Ibnu Sutowo yang merupakan Direktur Utama Pertamina dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi (ESDM) ditunjuk menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

    Sebelum Batam mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Soeharto kala itu, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut nadi, rerawa gugusan belukar yang dihidupi sekitar 6.000 jiwa dengan mata pencaharian sebagai nelayan yang hidup di pesisir pantai. Ia merintis Pulau Batam sebagai daerah industri dan pusat kegiatan alih kapal dan menjadikan Batam sebagai Basis Logistik Pertamina.

    Pada masa kepepimpinan Ibnu Sutowo, lahir Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri pulau Batam, kewenangan dalam peruntukkan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri.

    Peran Ibnu Sutowo dalam Periode Persiapan:

    Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 74 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam menjadi Daerah Industri pada tanggal 26 Oktober 1971;
    Terbitnya Keppres No. 74 Tahun 1971 menandai lahirnya lembaga Otorita Batam, yang setiap tahunnya selalu diperingati oleh para karyawan Otorita Batam sebagai hari ulang tahun atau diperingati sebagai momentum Hari Bakti Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sejak tahun 2008;
    Master Plan BP Batam tahun 1972 Konsep Kawasan Perdagangan Bebas sudah direncanakan;
    Lokasi infrastruktur pelabuhan sudah ditetapkan;
    Pembangunan bandara (850 m);
    Pelabuhan laut (Sekupang 140 M, Batu Ampar 1 KM);
    Pembangunan waduk (Sei Harapan, Baloi, Nongsa);
    Penyediaan listrik, telekomunikasi, pembangunan jalan, perumahan (saat itu untuk Pertamina).

    Pada masa kepimpinan Ibnu Sutowo, proyek pembangunan bandara di Pulau Batam sudah dimulai pada tahun 1974. Pada awalnya direncanakan ditempatkan di Tanjung Uncang, kemudian dipindahkan ke Batu Besar dikarenakan adanya aturan penerbangan internasional.

    Sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pulau Batam yang tidak memiliki sumber air, seperti sungai, harus membangun waduk untuk menampung air hujan, yang selanjutnya akan diolah menjadi air bersih. Waduk yang pertama kali dibangun adalah Waduk Sei Harapan pada tahun 1969 oleh Kontraktor Robin Loh, dan beroperasi pada tahun 1979.

    Pembangunan sumber kelistrikan juga dimulai ketika Pertamina membangun lokasi pembangkit listrik di Sekupang dan Batu Ampar. Sedangkan untuk memudahkan transportasi, pada masa Ibu Sutowo juga telah dirintis pembangunan jalan dari Sekupang menuju Batu Besar.

  • 2. J.B. Sumarlin (1976-1978), Periode Konsolidasi

    Pada saat Pertamina mengalami krisis, J.B. Sumarlin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Wakil Ketua Bappenas dan Ketua Opstib, diberi tugas oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Otorita Batam kedua. Ia berperan dalam mengubah Batam menjadi Kawasan Berikat Bonded Ware House dan menetapkan kewenangan Pengelolaan Pelabuhan kepada Otorita Batam.

    Pada masa J.B. Sumarlin, pembangunan waduk kedua dibangun pada tahun 1975, yakni Waduk Sei Baloi oleh kontraktor PT Kurnia Dwi Putera dan beroperasi pada tahun 1978. Dilanjutkan dengan pembangunan Waduk Nongsa pada tahun 1975 oleh kontraktor Jepang dan beroperasi pada tahun 1980.

    Seiring dengan pelaksanaan pembangunan Batam berdasarkan Master Plan 1972 yang didukung dengan penetapan Batam sebagai daerah industri berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973, maka sejumlah perusahaan asing (investor) mulai tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam. Tercatat ada 9 perusahaan yang telah menanamkan modalnya dan 9 perusahaan berpotensi menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di Batam pada waktu itu.

    Peran JB Sumarlin dalam Periode Konsolidasi:

    Menginventarisir kendala dan penentuan kelanjutan proyek Batam apakah bisa dilanjutkan/tidak, dan diputuskan pembangunan Batam dilanjutkan dengan menggunakan APBN di mana sebelumnya menggunakan anggaran Pertamina;
    Pada era ini terdapat pelimpahan wewenang pengelolaan Pelabuhan Laut di Pulau Batam dari Departemen Perhubungan RI kepada Otorita Batam.

  • 3. B.J. Habibie (1978—1998), Periode Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal

    Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Soeharto melihat perlunya Batam dikembangkan sebagai daerah industri berteknologi tinggi, Untuk mewujudkan hal itu, Presiden Soeharto kemudian menugasi B.J. Habibie, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, untuk membangun Batam sesuai dengan harapan dan cita-citanya dengan menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada tahun 1978.

    Dalam masa kepimpinannya, B.J. Habibie mampu membuat Batam berkembang sangat pesat. B.J. Habibie mengubah arah pembangunan Batam tidak hanya sekedar basis logistik Pertamina, melainkan mengubah Batam menjadi proyek nasional yang memberikan nilai tambah tinggi untuk kepentingan nasional dengan menjadikan Pulau Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata.

    Habibie menyiapkan pembangunan infrastruktur dengan material unggul, mengadakan promosi dan kerja sama luar negeri untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam, membangun prasarana dan sarana untuk mendukung dan menarik penanam modal untuk berinvestasi. Pembentukan Pemerintahan Kota Administratif Batam pun digagasnya dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang semakin bertambah banyak.

    Pada akhirnya perhatian dan langkah khusus Presiden Soeharto membawa Batam dalam keberhasilan menjadi Kawasan Industri yang kompetitif. Batam menjadi bukti sejarah atas keberhasilan Pemerintah Orde Baru. B.J. Habibie menginginkan industri yang berorientasi ekspor dengan tenaga yang terampil, konsumsi air yang rendah, teknologi sedang-tinggi, serta ramah lingkungan.

    Teori pengembangan pembangunan Batam dikenalkan Habibie, seperti halnya Teori Benelux (Belgia, Netherland, Luxemburg) di Eropa, menjadi Sijori (Singapura, Johor, Riau) dan Teori Balon B.J. Habibie, yakni sebuah teori yang menggambarkan kondisi perekonomian di sebuah kawasan sebagai suatu sistem balon yang dihubungkan oleh satu dengan yang lain dengan katup/pentil (prasarana dan sarana). Balon I adalah Batam, Balon II Rempang, Balon III Galang.

    Habibie juga membentuk sebuah badan bernama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, penerimaan UWTO dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam untuk penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar.

    Pemerintah Pusat telah memberikan Hak Pengeloloaan Lahan (HPL) sebagai kewenangan Otorita Batam untuk mengelola lahan di Batam melalui Keppres 41 tahun 1973. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukkan, dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas Otorita Batam untuk membangun Batam.

    Pada masa ini, Presiden Soeharto ingin mengembangkan Batam untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari Malaysia (Singapura saat itu masih menjadi bagian dari Malaysia). Menurut Soeharto, pada masa itu sudah terasa bahwa ekspor dan impor Indonesia bergantung pada Malaysia/Singapura. Hal ini, tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Batam tidak luput dari perhatiannya.

    Pemerintah menjadikan Batam sebagai contoh bagi pembangunan wilayah perindustrian lainnya di Tanar Air. Pengembangan Batam menjadi daerah industri yang berbasis teknologi tinggi penting dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi nasional yang kuat dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

    Soeharto mengatakan “Batam itu punya nilai strategis yang sangat besar. Kalau kita tidak memanfaatkan dan mendahulukannya, sama saja kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita.”

    Dalam kejernihan pikirannya pula, Soeharto sebagai pemimpin yang dikenal memiliki ketajaman dalam penunjukkan sebuah tim yang terdiri dari para ekonom dan penyelenggaraan pemerintahan, yang mampu membuat kebangkitan pemerintahan, yang mampu membuat kebangkitan Indonesia menjadi salah satu “Macan Asia” di era 90-an. Soeharto menentukan pilihan sebagai pemandu jalan baru bagi hubungan Indonesia–Singapura.

    Langkah penting yang diambil Presiden Soeharto dalam memilih orang yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Batam merupakan perhatiannya yang besar pada Batam, yakni menunjuk Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie, terlahir di Pare Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936.

    Dalam menjalani kepemimpinannya, B.J. Habibie mempunyai gaya yang khas. Ia penganut prinsip bahwa mutu keseluruhan sebuah karya ditentukan oleh mutu setiap detail pelaksanaanya. Dalam rangka mencetak kader-kader yang terpercaya, ia mempunyai dua prinsip. Pertama, belajar dan menguasai teori. Kedua, keterampilan dengan melakukan spesialisasi. Prinsip inilah yang ia terapkan pada saat pembangunan jembatan Barelang.

    Ia memberikan kesempatan pada putra-putri bangsa untuk menerapkan pengetahuannya dalam membangun enam buah jembatan yang menghubungkan antarpulau, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, satu di antaranya bertipe jembatan kabel (cable stayed bridge) yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton. Pemilihan tipe jembatan yang berbeda-beda juga dimaksudkan untuk memberikan referensi dan pengalaman kepada putra-putri bangsa dalam hal teknologi pembangunan jembatan, yang sekaligus berfungsi sebagai laboratorium.

    Sejumlah kawasan industri besar mulai dibangun di Batam. Singapura telah menanamkan modalnya dengan investasi yang cukup besar, dengan lahirnya Batamindo di Muka Kuning dan diisi oleh pabrik perusahaan Sumitomo, Thomson, Philips, Western Digital, Sony dan Toshiba. Pengembangan industri ini juga membuka peluang lapangan kerja, merangsang arus investasi, mendorong peningkatan sektor ekspor dan munculnya kawasan serupa di Batam, seperti PT Kabil Industrial Estate, PT Kara Primanusa, PT Seafront Industrial City, PT Spinindo Mitradaya, dll.

    Konsep Pengembangan * B.J. Habibie mengusulkan adanya pemerintahan daerah yang mengurusi masalah administrasi penduduk dan kemasyarakatan; * Kotamadya Administratif Batam secara resmi didirikan pada tanggal 24 Desember 1983 (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983); * Keppres No. 7 Tahun 1984 tentang hubungan kerja antara Otorita Batam dan Pemerintah Kotamadya Batam.  

    Administrasi Pemerintahan Pulau Batam telah membawa banyak perubahan terhadap pemerintahan daerah. Mulai tahun 1980-an, pertumbuhan penduduk semakin meningkat sebagai akibat lajunya pelaksanaan pengembangan daerah industri Pulau Batam, baik secara alami maupun bertambahnya jumlah penduduk dari tenaga kerja formal maupun nonformal. Demikian juga dengan permintaan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan jasa administrasi pemerintah yang dibutuhkan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan itu, diperlukan penataan khusus yang mengatur fungsi pemerintahan.

    “Untuk merealisasikan penaataan khusus itu, Otorita Batam, mengusulkan adanya lembaga yang menangani administrasi pemerintahan dengan pembentukan Kotamadya Batam, dalam bentuk Pemerintahan Wilayah, yang berstatus Kotamadya Admnistratif dipimpin oleh Walikota.”

    Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sebagai penjabaran Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

    Walikota Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi lainnya untuk mewujudkan sinkronisasi program pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Batam.

    Ir. H. Raja Usman Draman ditunjuk sebagai Walikota Batam pertama (1984-1989), kemudian pada bulan Oktober 1989-1999 telah ditunjuk Walikotamadya Batam kedua, yaitu Drs. R.A. Aziz. Adanya Kotamadya Administrasi tidak berarti bahwa ada negara di dalam negara. Itu hanya merupakan pembagian tugas. Hal ini dimaksudkan agar lebih dapat meningkatkan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat menjadi lebih baik dan dapat membantu Otorita Batam melancarkan pembangunan.

    Presiden Soeharto: “Dengan adanya Walikota, itu tidak berarti pembangunan Pulau Batam kemudian dialihkan kepada Walikota. Hal ini adalah tidak mungkin, bahkan diserahkan kepada Gubernur pun tidak mungkin. Ini jelas, karena itu saya minta kepada Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur untuk membantu Otorita Batam, mengembangkan Proyek Pulau Batam”.  

    Bidang Pertanahan Sejak awal, Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Otorita Batam untuk mengelola lahan di Pulau Batam melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukkan dan penggunaanya dapat disesuaikan dengan pelaksanaan tugas Otorita Batam untuk membangun Batam. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada Otorita Batam sesuai dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam tanggal 22 November 1973. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie penerimaan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam dalam penyediaandan pembangunan infrastruktur dasar. Ketersediaan infrastrukutur menjadi modal utama untuk menarik investor seluas-luasnya.  

    Penambahan wilayah kerja Otorita Batam sampai ke Pulau Rempang dan Galang, yang ditandai dengan pembangunan jembatan Barelang merupakan hasil pemikiran B.J. Habibie untuk mengantisipasi terbatasnya ketersediaan lahan Batam ke depan (seperti yang terjadi sekarang).

    Dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan, B.J. Habibie menginginkan penduduk yang masuk ke Batam adalah penduduk yang memiliki keahlian di bidang teknologi yang dibutuhkan industri di Pulau Batam sebab Pulau Batam memang akan diperuntukkan untuk industri.

    Habibie: “Batam akan mengekspor high technology, menjual produk yang bernilai tinggi untuk membantu mendapatkan devisa. Batam bukan untuk dirinya, tetapi untuk Bangsa. Tidak mungkin kita buka Pulau Batam untuk sembarang penduduk mereka membuka lahan, menebang pohon, dan hanya menanam sayur. Pulau Batam bukan untuk kebun sayur.”

    Untuk melayani arus penumpang dan barang melalaui udara, direncanakan pembangunan Bandara di Batam yang meliputi perencanaan kargo dan penumpang. Otorita Batam secara bertahap mulai membangun Bandara Hang Nadim hingga pada tahun 1996.

    Konstruksi Jembatan Barelang: Jembatan I (Teungku Fisabilillah): Menghubungkan Pulau Batam—Pulau Tonton dengan tipe cable stayed, dengan bentang terpanjang yang dirancang dan dibangun di Indonesia pada saat ini. Jembatan II (Nara Singa II): Merupakan jembatan Balance Cantilever Box Gierder, Single Box terpanjang di Indonesia menghubungkan Pulau Tonton—Pulau Nipah. Jembatan III (Raja Ali Haji): Jembatan dengan Tipe Segmental Concrete Box Girder dengan tipe Pondasi Abutment, menghubungkan Pulau Nipah--Pulau Setokok. Jembatan IV (Sultan Zainal Abidin): Jembatan penghubung antara Pulau Setokok—Pulau Rempang, merupakan jembatan Balance Cantilever terpanjang kedua yang dibangun di Indonesia. Jembatan V (Tuanku Tambusai): Menghubungkan Pulau Rempang—Pulau Galang, merupakan jembatan busur (arch bridge) dengan konstruksi beton bertulang yang pertama dan terpanjang yang pernah dibangun di Indonesia. Jembatan VI (Raja Kecil): Jembatan penghubung Pulau Galang dan Galang Baru dengan panjang 180 m dan lebar 18 m yang masing-masing 45 m dengan sistem peletakkan di atas 2 tumpuan dengan menggunakan double box beton prategang. Dengan terhubungnya Rempang dan Galang, diharapkan kedua pulau tersebut dapat mejadi alternatif pengembangan industri baru, untuk menampung meluasnya arus investasi di Batam. 

  • 4. J.E. Habibie (adik B.J. Habibie) (Maret 1998 – Juli 1998), Periode Lanjutan

    B.J. Habibie melepas jabatannya sebagai ketua Otorita Batam saat dipilih oleh MPR RI menjadi Wakil Presiden ke-7 RI. Namun, tidak lama J.E. Habibie menjabat. Ia mengundurkan diri karena B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ke-3 RI. Pengunduran dirinya tidak lain untuk melindungi sang kakak agar bersih dari isu KKN.

    Meski sebentar, Ia tetap menorehkan prestasi dengn pemberantasan KKN, reformasi tambang pasir laut, wacana pemindahan kantor utama Otorita Batam dari Jakarta ke Batam hingga restrukturisasi organisasi.

  • 5. Ismeth Abdullah (1998—2005), Periode Pengembangan Prasarana dan Sarana dan Penanaman Modal Lanjutan dengan Perhatian Lebih Besar pada Kesejahteraan Rakyat dan Perbaikan Iklim Investasi

    Tantangan yang dihadapinya pada era ini adalah Otonomi Daerah, yang melahirkan Pemerintah Kota Batam dalam kawasan perdangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (UU 53 1999). Berkat usulannya untuk tetap mengikutsertakan keberadaan Otorita Batam dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dalam pasal UU tersebut, juga diamanatkan bahwa hubungan kerja Pemerintah Kota dan Otorita Batam lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum terealisasi. Masa kepimpinannya mengedepankan pembangunan fasilitas urban, berupa fasilitas peribatan, olah raga, pemukiman, fasilitas pemerintah, dan fasilitas umum.

    Prioritas Pembangunan dan Orientasi Kepemimpinan:

    Pengembangan Investasi Batam Pembinaan Koperasi dan UKM Penerapan Impor Mobil dengan Sistem One In One Out Upaya Pembentukan Batam FTZ Komitmen Kesejahteraan Rakyat Pembanguan Fasilitas Sosial Pengembangan Batam Intelligent Island

  • 6. Mustofa Widjaja (2005—2016), Periode Pengembangan Batam dengan Penekanan pada Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanaman Modal, serta Kualitas Lingkungan Hidup

    Keberhasilannya adalah mendapatkan status kelembagaan Otorita Batam yang jelas dengan terbitnya UU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011. Dalam hiruk pikuknya perubahan Otorita Batam menjadi BP Batam, Mustofa Widjaja berhasil meyakinkan publik dan masyarakat bahwa keberadaan BP Batam masih sangat penting dan amat diperlukan.

    Prioritas Pembangunan dan Orientasi kepemimpinan:

    Peresmian FTZ Dengan terbitnya UU 44/2007 Terbentuknya Dewan Kawasan Perubahan Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Batam (PP 46/2007 diubah menjadi PP 5/2011)

    BP Batam menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dapat mencari dan mengelola anggaran sendiri (PP 6/2011) Mewujudkan E-Government Perpusatakaan khusus BP Batam Pemetaan jalan pembangunan Batam 2011—2015 Upaya Batam sebagai Transhipment

  • 7. Hatanto Reksodipoetro (2016—2017), Periode Peningkatan Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Kerja Nyata Menuju Kawasan yang Berdaya Saing Internasional

    Hatanto Reksodipoetro yang mendapatkan tongkat estafet, dengan semangat perubahan, melakukan revitalisasi dengan sejumlah sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual, tatap muka, dengan potensi menimbulkan moral hazard. Ia mengubah seluruh sistem ini menjadi sistem online. Ia juga optimis dengan sejumlah terobosan yang dilakukan BP Batam dan improvisasi sistem dari manual menjadi online di seluruh layanan yang dimanfaatkan oleh investor; seperti i23J dan KILK yang secara nyata masih menjadi primadona bagi investor, di samping fasilitas dan layanan lainnya, seperti Host to Host Sistem Perijinan Online Pelabuhan dan aplikasi Geographical Information System (GIS) untuk manajemen lahan dengan pemetaan menggunakan drone, seperti di Singapura.

  • 8. Lukita Dinarsyah Tuwo (2017—2018) Periode Reformasi dan Peningkatan Kinerja BP Batam, untuk Mewujudkan Pembangunan Batam yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Di bawah kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo, BP Batam Kompak Melayani dengan Integritas, Transparan dan Rendah Hati, BP Batam semakin dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat.

    Melalui program prioritas Peningkatan Investasi, Pariwisata, Peningkatan Industri dan Ekonomi Digital, Pengembangan Pusat Logistik, kerja sama dengan Pemko Batam dan Lembaga Lainnya, grafik pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat sebesar 4,51% pada Triwulan II 2018 setelah sempat terjun di angka terendah pada Triwulan II 2017 sebesar 1,06%.

    Program prioritas secara cepat digagas Lukita dan jajaran guna mewujudkan Batam Maju 2 tahun perekonomian tumbuh 7%. Di bawah kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo, dalam waktu yang tak lama, BP Batam mampu meraih Peringkat ke-2 Nasional Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Pusat (KIP), pada Desember 2017.

    Program prioritas untuk meningkatkan wisatawan mancanegara diciptakan, di antaranya BP Batam menggelar Barelang Marathon 2017, BP Batam International Culture Carnival 2017, BP Batam Car Free Day dan Car Free Night di penghujung tahun 2017.

    Tepat pada akhir bulan Januari 2018, bersama seluruh SKPD dan pemangku kepentingan serta tokoh-tokoh masyarakat Batam, Kepala BP memaparkan capaian 100 hari kerja BP Batam.

    Dalam kesempatan ini, Kepala BP Batam menyampaikan program kerja BP Batam yang bernama Batam Bersatu Maju 2 Tahun 7% Pertumbuhan Ekonomi (BBM27).

    Dengan semangat mendorong pariwisata, investasi dan meningkatkan pelayanan di Kota Batam, BP Batam menggelar Car Free Night dan Malam Penganugerahan Duta BP Batam 2018, serta Batam Economic Forum 2018 Car Free Night yang dikemas dengan Zumba Colour Night dan Pasar Kuliner serta Batam Menari yang memecahkan Rekor MURI dengan peserta Tari Rampai Batam terbanyak mencapai 22.000 penari.

    Di sisi lain, guna mewujudkan kawasan Kampung Tua Tanjung Uma, Kepala BP Batam turut hadir dalam kegiatan Pencanangan dan Pengecatan Pertama Tanjung Uma Berpelangi pada 200 rumah penduduk setempat.

    Beragam prestasi yang membanggakan, diterima BP Batam di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 dan menerima penghargaan sebagai Video Profil Terbaik untuk lembaga non struktural di ajang Awarding Night The 3rd Public Relations Indonesia Awards (PRIA), Surabaya; Penghargaan Top Pembina BUMD Terbaik 2018 yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia dan Asia Business Research Center.

    Selain itu, PTSP BP Batam berhasil meraih Nominasi 10 Besar Penilaian BKPM Investment Award 2018 dan menerima penghargaan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

    Sinergi positif dengan stakeholders terus dibangun dalam pembangunan Batam. Kepala BP Batam melaksanakan MoU Penyerahan 5 Aset BP Batam ke Pemerintah Kota Batam, melakukan kerja sama pencegahan peredaran narkoba dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Batam Dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepri mengenai Pelaksanaan Bidang Perdata dan menandatangani MoU bersama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

    Pada bulan Juli BP Batam menggelar Diskusi Khusus dengan Para Pelaku Usaha dan Membedah dan Menyikapi Pertumbuhan Ekonomi Batam Triwulan I/2018. Kepala BP Batam memberikan pemaparan mengenai kenaikan y-o-y pada Triwulan I/2018 yang mencapai angka 4,47% setelah sebelumnya berada di angka 1,04% di triwulan yang sama pada 2017.

    Pada bulan Agustus 2018, dalam Funtastic Ragam Indonesia - Batam untuk Indonesia yang memecahkan Rekor MURI kedua dengan pembuatan Roti Jala Terpanjang sepanjang 73 meter bersempena dengan peringatan Hari Jadi ke 73 Republik Indonesia.

  • 9. Edy Putra Irawady (2019) Periode Transisi Reformasi dan Peningkatan Kinerja BP Batam, untuk Mewujudkan Pembangunan Batam yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Edy Putra Irawady ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kepala BP Batam pada Periode Transisi dengan membawa tiga tugas utama, yaitu Menyatukan Proses Bisnis di PTSP, Menganalisa Gambaran Tugas Kepala BP Batam saat dirangkap oleh Wali Kota ke depannya, dan Melaporkan Perkembangan Investasi di Kota Batam.

    Guna memenuhi tugasnya, Edy segera memperbaharui sistem perizinan usaha terpadu, yaitu Online Single Submission (OSS) yang selanjutnya disebut dengan sebutan Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS). Sinkronisasi layanan perizinan ini dilakukan berdasarkan koordinasi antara PTSP BP Batam dengan DPMPTSP Pemko Batam serta instansi terkait lainnya.

    Edy juga memperkuat fronliner untuk meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dengan membentuk Klinik Berusaha yang bertugas untuk melayani konsultasi dan penyelesaian kasus terkait investasi. Selaiin itu, Edy juga membentuk Garda Pengawal Investasi dan Blink yang merupakan unit layanan investasi secara mobile.

    Di bawah kepemimpinan Edy Putra Irawady, BP Batam telah meminta dukungan kepada Dewan Kawasan dan BKPM agar dapat mengintegrasikan pelayanan perizinan dengan sistem OSS guna meningkatkan kecepatan investasi di Kota Batam.

    Semester pertama tahun 2019, investasi PMA meningkat 53% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018, serta rencana kecepatan investasi di Kota Batam selama Januari–Desember 2019 mencapai 73% dibandingkan kecepatan rata–rata investasi nasional dalam 5 tahun terakhir yang hanya 32%.

  • 10. Muhammad Rudi (2019 - Sekarang)

    Muhammad Rudi yang merupakan Wali Kota Batam turut menjabat sebagai Kepala BP Batam sejak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Bulan September 2019. Pada masa kepemimpinan Muhammad Rudi, BP Batam fokus pada kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun investor serta peningkatan investasi di Kota Batam. Kemudahan perizinan yang ditawarkan salah satunya adalah dengan cara memangkas birokrasi yang panjang.

    Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam seperti KEK Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang merupakan kerjasama antara Lion Group dan Garuda Indonesia serta KEK Digital di Nongsa Digital Park merupakan tugas BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi. Pengembangan infrastruktur seperti Bandara dan Pelabuhan turut menjadi fokus utama Muhammad Rudi dalam memimpin BP Batam.

    Selain itu, Muhammad Rudi juga menargetkan optimalisasi pendapatan dari aset – aset yang dimiliki BP Batam dengan membentuk empat Badan Usaha yaitu Badan Usaha Bandar Udara dan TIK, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Rumah Sakit, serta Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. Dengan dibentuknya keempat Badan Usaha tersebut diharapkan meningkatkan fokus BP Batam dalam mengembangkan infrastruktur guna peningkatan investasi dan memberikan berbagai kemudahan pada masyarakat Kota Batam.

  • 1. Ibnu Sutowo (1971 - 1976), Period of Preparation

    The character of Ibnu Sutowo is inseparable from Pertamina. During the reign of President Soeharto, Ibnu Sutowo, who was then the President Director of Pertamina and the Minister of Energy and Mineral Resources (EMR), was appointed the Chief of Batam Island Industrial Area Development Authority.

    Before receiving special attention from President Soeharto, Batam was a dormant island with jungle almost untouched, clustered with swampy thickets, inhibited by around 6,000 people who lived off the coast with fishing as their livelihood. He pioneered Batam Island as an industrial area and the center of transhipment activities and made Batam the Logistical Base of Pertamina.

    During Ibnu Sutowo’s leadership, Presidential Decree (Keppres) No. 41 of 1973 concerning Batam Island Industrial Area, which assigned Batam Island Industrial Area Development Authority as the authority responsible for the development of growth in Batam Island industrial area, with the power in the allocation and use of land for the purpose of implementing the development of Batam as an industrial area, was issued.

    The roles of Ibnu Sutowo in the Period of Preparation:

    President Soeharto issued Presidential Decree (Keppres) No. 74 concerning the Development of Building Batam Island into an Industrial Area on October 26, 1971,
    The issuance of Presidential Decree No. 74 of 1971 marks the birth of Batam Authority, which has been celebrated yearly by Batam Authority staff as an anniversary or commemorated as the momentum of Batam Island Industrial Area Development Service Day since 2008,
    Batam Authority 1972 Master Plan, the Concept of Free Trade Zone was planned
    The location of port infrastructure was set,
    Airport construction (850 m),
    Seaport (Sekupang 140 M, Batu Ampar 1 KM),
    Reservoir construction (Sei Harapan, Baloi, Nongsa),
    Provision of electricity, telecommunication, road construction, housing (for Pertamina at that moment).

    During the leadership of Ibnu Sutowo, the construction project of the airport in Batam Island commenced in 1974. The initial plan was to be located in Tanjung Uncang, it was then moved to Batu Besar due to international flight regulations.

    Meanwhile, to fulfill the demand of clean water in Batam Island, which has no water resource such as a river, reservoirs were needed to catch rain water, which would consequently be processed into clean water. The first reservoir built was Sei Harapan Reservoir, which was built in 1969 by Robin Loh, the Contractor, and was operating in 1979.

    The construction for source of energy also started when Pertamina built power plants in Sekupang and Batu Ampar. In the meantime, to support transportation, the road construction from Sekupang to Batu Besar was pioneered in the period of Ibnu Sutowo.

  • 2. J.B. Sumarlin (1976-1978), Period of Consolidation

    When Pertamina was in the midst of crisis, J.B. Sumarlin, who was then the Minister of Administrative Reform, Deputy Chairman of the National Development Planning Organization (Bappenas) and Chairman of Opstib, was assigned by President Soeharto to be the second Chief of Batam Authority. He held a role in transforming Batam into a Bonded Warehouse Area and giving Batam Authority the authority to manage ports.

    During J.B. Sumarlin's term, the second reservoir, Sei Baloi Reservoir, was built in 1975 by the contractor Kurnia Dwi Putera LLC and was operating in 1978. Then, the development continued with the construction of Nongsa Reservoir by a Japanese contractor in 1975 and was operating in 1980.

    Along with the implementation of Batam development according to 1972 Master Plan, supported by designating Batam as an industrial area under Presidential Decree No. 41 of 1973, a number of foreign companies (investors) began to take interest in investing in Batam. According to the record, 9 companies invested and 9 potential companies showed interest in investing in Batam at that time.

    The role of J.B. Sumarlin in the Consolidation Period

    Collected information on obstacles and determined the continuation of Batam project, and it was decided that the development of Batam should proceed using APBN (National Revenue and Expense Budget), whereas formerly Pertamina's budget was used;
    In this era, there was delegation of authority to manage sea ports in Batam Island by Indonesian Department of Transportation to Batam Authority;

  • 3. B.J. Habibie (1978 - 1998), Period of Infrastructure Construction and Investment

    In the next development, President Soeharto saw the need for Batam develop into a technologically advanced industrial area. To actualize it, President Soeharto then assigned B.J. Habibie, who was then the Minister of Research and Technology, to develop Batam according to his hope and aspiration by being the Chief of Batam Island Industrial Area Development Authority in 1978.

    Under his leadership, B.J. Habibie was able to make Batam grow rapidly. B.J. Habibie changed the direction of Batam's development not merely into a logistical base for Pertamina, but also transformed Batam into a national project with high added value for national interest by evolving Batam Island into an area of high-tech industries, trade, transhipment, and tourism.

    Habibie provided quality materials for infrastructure development, promoted marketing and cooperation with entities abroad to invest in Batam Island, built infrastructure and facilities to support and attract investors. He also initiated the establishment of Batam City Administration in an effort to provide better services to the ever expanding communities.

    Finally, President Soeharto's special attention and actions led Batam to its success as a competitive Industrial Zone. Batam became a historical proof of the success of the New Order Government. B.J. Habibie expected export-oriented industries with skilled personnel, low water consumption, intermediate to advanced technology, and are environmentally friendly.

    The development theory of Batam construction was introduced by Habibie, such as Benelux Theory (Belgium, Netherland, Luxemburg) of Europe was assimilated to Sijori (Singapore, Johor, Riau), and B.J. Habibie’s Balloon Theory, a theory which illustrates the economic conditions of an area as a balloon system connected to one another through valves (infrastructure and facilities). Batam being Balloon I , Rempang as Balloon II, and Galang as Balloon III.

    Habibie also formed an agency called BKPM (Investment Coordinating Board). During the leadership of B.J. Habibie, the revenue from UWTO (land lease to Batam Authority) was utilized as wide as possible as the capital of Batam Authority to prepare and to build basic infrastructures.

    The Central Government granted Batam Authority the Land Management Rights (HPL) to manage land in Batam through Presidential Decree (Keppres) No. 41 of Year 1973. This is intended for its planning, designation, and use to be adjusted to the tasks of Batam Authority in developing Batam.

    At that moment, President Soeharto wanted to develop Batam to relief Indonesia from its dependence on Malaysia (Singapore was still part of Malaysia at that time). According to Soeharto, it was felt that the export and import of Indonesia was overdependence on Malaysia / Singapore at that time. This did not suit the ideals of Indonesia nation. Therefore, Batam was not overlooked by him.

    The Government set Batam as an example for the development of other industrial regions in the country. The development of Batam into a high-tech based industrial zone was essential in terms of developing strong national economy supported by a solid agricultural sector.

    Soeharto said, “Batam has a highly significant strategic value. If we don't utilize and prioritize it, it is as if we aren’t grateful of what God has given us."

    In his clarity of thought too, Soeharto as a leader, who was known for possessing sharpness in appointing a team consisting of economists and in governance, was able to advocate government revival which raised Indonesia as one of the “Asian Tigers” in the ‘90s. Soeharto set his choice to act as the guide of the new journey in Indonesia-Singapore relations.

    The crucial decision made by President Soeharto in choosing the right person to resume the development in Batam showed his great concern for Batam, which was appointing Bacharuddin Jusuf Habibie or known as B.J. Habibie, who was born in Pare Pare, South Sulawesi, on June 25, 1936.

    B.J. Habibie had a distinctive style in implementing his leadership. He held a belief that the overall quality of a work is determined by the quality of its every detailed execution. In order to create reliable cadres, he had two principles. First, learn and master the theory. Second, gain expertise through specialization. This was the principle he applied in the construction of the Barelang bridge.

    He provided the opportunity for this nation's sons and daughters to apply their knowledge in building six interisland bridges, which had never been done in Indonesia. One of them was a cable type bridge (cable stayed bridge) connecting Batam Island and Tonton Island. The different bridge type selections were also intended to provide them reference and experience concerning the technology of bridge construction, which at the same time functioned as a laboratory.

    A number of large industrial estates started to be built in Batam. Singapore has invested quite a large sum of capital, with the birth of Batamindo in Muka Kuning and filled with company factories such as Sumitomo, Thomson, Philips, Western Digital, Sony and Toshiba. This industrial development also opened up opportunities for job fields, stimulated investment flows, drove the increase in the export sector and the emergence of similar areas in Batam, such as Kabil Industrial Estate LLC, Kara Primanusa LLC, Seafront Industrial City LLC, Spinindo Mitradaya LLC, and etc.

    ● B.J. Habibie suggested the establishment of local government which handles demography and social administration issues; ● Batam Administrative Municipality was officially established on December 24, 1983 (Government Regulation No. 34 of 1983); ● Presidential Decree No. 7 of 1984 concerning the work relations between Batam Authority and Batam Municipal Government.

    Government Administration Batam Island has brought many changes to local government. Beginning from the 1980s, population growth has increased as the result of the rapid implementation of Batam Island industrial area development, by natural means and by the increase in population from both formal and informal workforce. So is the demand in obtaining government administration service facilities needed by the community. In line with these developments, a special arrangement is needed to regulate government functions.

    "To realize this special arrangement, Batam Authority proposes the existence of an institution that handles government administration through the establishment of Batam Municipality in the form of Regional Government, which holds the status of Administrative Municipality led by the Mayor."

    To carry out government administration as the elaboration of Article 17 of Government Regulation No. 34 of 1983, the Government issued Presidential Decree No. 7 of 1984 concerning the Work Relationship between Batam Municipality and Batam Island Industrial Area Development Authority.

    The Mayor of Batam, along with Batam Island Industrial Area Development Authority, periodically holds coordination meetings with other agencies to synchronize the implementation of Batam construction and development programs.

    Ir. H. Raja Usman Draman was appointed the first Mayor of Batam (1984–1989). Then, in October 1989–1999, Drs. R.A. Aziz was appointed the second Mayor of Batam. The existence of Administrative Municipality does not imply the existence of a different nation within the country. It is merely a task division. This is intended to improve government administration and public services towards the community and to support Batam Authority in smoothing out development.

    President Soeharto: “Having a Mayor does not mean that the development of Batam Island is then transferred to the Mayor. This was impossible, even handing it over to the Governor was impossible. This is clear; therefore, I ask either the Minister of Home Affairs or the Mayor to assist Batam Authority in developing Batam Island Project.”

    The Land Sector Since start, the Government had given BP Batam the authority to manage lands in Batam Island through Presidential Decree No. 41 Year 1973 concerning Batam Island Industrial Area. This was intended for land planning, allocation and use to be in accordance with the implementation of Batam Authority’s duties in Batam development.

    The expansion of Batam Authority's work area to Rempang and Galang Islands, which was marked by the construction of Barelang bridge, was the outcome of B.J. Habibie’s thought which anticipated the limited availability of land in Batam in the future (as is happening now).

    Concerning social community development, B.J. Habibie wanted residents entering Batam to possess expertise in technological fields needed by industries in Batam Island because Batam Island was indeed designated for industry.

    Habibie: “Batam will export high-tech, high value products to help earn foreign exchange. Batam is not for itself, but for the Nation. It is impossible for us to open Batam Island for just any of its residents to clear lands, cut trees, only to plant vegetables. Batam Island is not for vegetable gardens."

    To serve the flow of passengers and goods by air, the construction plan for the airport in Batam took cargo and passenger into account. Batam Authority commenced the construction of Hang Nadim Airport by phase until 1996.

    Barelang Bridge Construction Bridge I (Teungku Fisabilillah): connects Batam Island and Tonton Island with a cable stayed type bridge. It is currently the longest bridge designed and built in Indonesia.

    Bridge II (Nara Singa II): is a Balance Cantilever Box Girder bridge, the longest Single Box bridge in Indonesia connecting Tonton Island and Nipah Island.

    Bridge III (Raja Ali Haji): a Segmental Concrete Box Girder type bridge with Abutment Foundation, connecting Nipah Island and Setokok Island.

    Bridge IV (Sultan Zainal Abidin): is a bridge connecting Setokok Island and Rempang Island. It is the second longest Balance Cantilever bridge built in Indonesia.

    Bridge V (Tuanku Tambusai): connects Rempang Island and Galang Island. It is the first and the longest arch bridge with constructed reinforced concrete built in Indonesia.

    Bridge VI (Raja Kecil): the connecting bridge between Galang Island and Galang Baru with a length of 180 m and a width of 18 m. It uses a system where each 45 m prestressed concrete double boxes segment lays on 2 footings. With Rempang and Galang interconnected, the two islands are expected to be an alternative for new industrial development to accommodate the expansion of investment flow from Batam.

  • 4. J.E. Habibie (B.J. Habibie's younger brother) (March 1998—July 1998), Period of Continuation

    B.J. Habibie renounced his position as the Chief of Batam Authority upon being elected by MPR (People's Consultative Assembly) of the Republic of Indonesia (RI) as the 7th Vice President of RI. J.E. Habibie did not serve for long. He resigned because B.J. Habibie was appointed the 3rd President of RI. The purpose of his resignation was none other than protecting his older brother from the issues of corruption, collusion, and nepotism (KKN).

    Though brief, he still made his mark in KKN eradication, sea sand mining reformation, the discourse of moving the main office of Batam Authority from Jakarta to Batam , to the extent of organizational restructuring.

  • 5. Ismeth Abdullah (1998-2005), Period of Infrastructure and Facilities Development and Continued Investment with Greater Attention to Community Welfare and Improvement of the Investment Climate.

    The challenge he faced in this era was Regional Autonomy, which gave birth to Batam City Government in Batam free trade and free port zone (Law 53/1999). Thanks to his proposition in keeping Batam Authority involved in government administration, the articles of this law also mandate that the working relations between City Government and Batam Authority are further stipulated in Government Regulations which are yet to be put into realization. His tenure prioritized the development of urban facilities, such as religious facilities, sports, housing, government facilities and public facilities.

    Development Priorities and Leadership Orientation:

    Batam Investment Development Cooperative and SME Training One In One Out System Implementation on Car Import Batam FTZ Commitment Formation Effort Community Welfare Social Facilities Construction Batam Intelligent Island Development

  • 6. Mustofa Widjaja (2005—2016), Period of Batam Development with Emphasis on Infrastructure and Facilities Improvement, Investment and Living Environment Quality.

    His accomplishment was obtaining Batam Authority a clear institutional status by the issuance of Batam Free Trade and Free Port Law, as well as Government Regulation No. 5 of 2011. In the hustle and bustle of Batam Authority's conversion to BP Batam, Mustofa Widjaja successfully convinced the public and the communities that the existence of BP Batam remained important and indispensable.

    Development Priorities and Leadership Orientation:

    FTZ Officiation by the issuance of Law 44/2007 Regional Council Formation Conversion of Batam Authority to Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam)

    (Government Regulation 46/2007 was changed to Government Regulation 5/2011)

    BP Batam as a Public Service Agency (BLU) may look for and manage its own budget (PP 6/2011) Actualized E-Government BP Batam Central Library Mapping of Batam 2011—2015 Development Journey Effort of Batam in Transhipment

  • 7. Hatanto Reksodipoetro (2016—2017), Period of Batam Free Trade and Free Port Zone Performance Enhancement with real work towards an area with international competitiveness.

    Hatanto Reksodipoetro, who received the baton, with the spirit of transformation, revitalized a number of systems that were previously done manually, face to face, which potentially caused moral hazard. He converted this whole system online. He was also optimistic about a number of breakthroughs made by BP Batam and the system improvement in all services used by investors from manual to online; such as i23J and KILK, which in fact are still popular among investors, in addition to other facilities and services, such as Host to Host Online Port Licensing System and Geographical Information System (GIS) application for land management using drone mapping, like in Singapore.

  • 8. Lukita Dinarsyah Tuwo (2017—2018), Period of Reformation and BP Batam Performance Enhancement to Actualize the Development of An Advanced, Just, and Sustainable Batam for the Unitary State of the Republic of Indonesia.

    Under the leadership of Lukita Dinarsyah Tuwo, BP Batam Unitedly Served with Integrity, Transparency and Humility, BP Batam was closer and was present amidst the community.

    Through priority programs of Investment Increase, Tourism, Industrial and Digital Economy Improvement, Logistics Center Development, cooperation with Batam City Government and other organizations, the economic growth chart of Batam continued to increase by 4.51% in the second quarter of 2018 after plunging at the lowest figure of 1.06% in the second quarter of 2017.

    The priority programs were quickly initiated by Lukita and his staff to actualize Forward Batam in which its economy grows 7% in 2 years. Under the leadership of Lukita Dinarsyah Tuwo, in a short time, BP Batam was able to achieve the 2nd place in the National Public Information Disclosure for Non-Structural Institutions Category from the Central Information Commission (KIP) in December 2017.

    The priority programs to increase foreign tourism were created, among them were BP Batam holding 2017 Barelang Marathon, 2017 BP Batam International Culture Carnival, BP Batam Car Free Day and Car Free Night at the end of 2017.

    Right at the end of January 2018, together with all SKPD (Local Government Work Units) and stakeholders and community leaders of Batam, the Head of BP Batam explained the 100 days of work achievements by BP Batam.

    On this occasion, the Head of BP Batam conveyed the work program of BP Batam called Batam Forward United 2 Years 7% Economic Growth (BBM27).

    With the spirit of motivating tourism, investment and improving services in Batam City, BP Batam held 2018 Car Free Night and the BP Batam Ambassador Award Night, as well as 2018 Batam Economic Forum Car Free Night which was packaged with Zumba Color Night and Culinary Markets, along with Batam Menari (Batam Dancing) which broke Indonesia World Records Museum (MURI) record with the most participants of Batam Rampai Dance, amounting to 22,000 dancers.

    On the other hand, in order to actualize Kampung Tua Tanjung Uma area, the Head of BP Batam was also present in the Announcement and First Painting activities of Rainbow Colored Tanjung Uma at 200 local residents' houses.

    BP Batam made remarkable achievements, to name a few were One Stop Integrated Service (PTSP) of BP Batam achieved ISO 9001: 2015 Certification and reception of an award as the Best Video Profile for non-structural institutions at the Awarding Night of The 3rd Public Relations Indonesia Awards (PRIA), Surabaya; The 2018 Top BUMD (Municipally Owned Corporation) Builder Award held by Business News Indonesia Magazine and Asia Business Research Center.

    In addition, PTSP (One Stop Integrated Service) of BP Batam was successful in being nominated as Top 10 2018 BKPM (Investment Coordinating Board) Investment Assessment Award and receiving the Unqualified (WTP) Assessment Opinion Award for the second time from the Audit Board of the Republic of Indonesia.

    Positive synergy with stakeholders continues to be built in Batam development. The Head of BP Batam implemented the MoU by handing over 5 BP Batam assets to Batam City Government, collaborated in drug trafficking prevention by signing a Memorandum of Understanding between BP Batam and National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia. Collaborated with Kepri (Riau Islands) Provincial Prosecutor Office in the implementation of Civil Law and signed a MoU with the Republic of Indonesia Coast Guard.

    In July, BP Batam held a special forum with businesspeople and analyzed and responded to the economic growth Batam in Quarter I / 2018. The Head of BP Batam gave an explanation of the y-o-y increase in Quarter I / 2018 which reached 4.47% after previously being at 1.04% in the same quarter of 2017.

    In August 2018, Indonesia Funtastic Diversity - Batam for Indonesia broke the second MURI (Indonesia World Records Museum) record by making the 73-meter longest Jala (Net) Bread in conjunction with the 73rd Anniversary of the Republic of Indonesia.

  • 9. Edy Putra Irawady (2019), Reformation Transition Period and BP Batam Performance Enhancement, to Actualize the Development of an Advanced, Just, and Sustainable Batam for the Unitary State of the Republic of Indonesia.

    Edy Putra Irawady was appointed by the Coordinating Minister for Economic Affairs as the Head of BP Batam in the Transition Period to carry out three major duties, to Merge Business Processes into PTSP (One Stop Integrated Service), to Analyze the Job Description of the Head of BP Batam when concurrently served by the Mayor in the future, and to Report the Investment Development in Batam City.

    To fulfill his duties, Edy immediately renewed the integrated business licensing system, which was Online Single Submission (OSS), which was then referred as Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS). The synchronization of licensing services was implemented based on the coordination between PTSP BP Batam (BP Batam One Stop Integrated Service), DPMPTSP Pemko Batam (Batam City Government Investment and One Stop Integrated Service Agency) and other related agencies.

    Edy also strengthened frontliners to improve the ease of investment licensing services by forming Business Clinic, which was tasked to provide investment-related consultation and case settlement services. In addition, Edy also formed the Investment Guard and Blink, a mobile investment services unit.

    Under the leadership of Edy Putra Irawady, BP Batam has requested support from the Regional Council and BKPM (Investment Coordinating Board) to integrate licensing services into OSS (Online Single Submission) system to accelerate investment in Batam City.

    In the first semester of 2019, foreign investment increased by 53% in comparison to the same period in 2018, and the planned investment speed in Batam City during January-December 2019 reached 73% compared to the average national investment speed of merely 32% in the last 5 years.

  • 10. Muhammad Rudi (2019—now).

    Muhammad Rudi, who is the Mayor of Batam, also serves as the Head of BP Batam since being assigned and inaugurated by the Coordinating Minister for Economic Affairs in September 2019. During Muhammad Rudi's leadership, BP Batam focuses on ease of licensing for the public and investors and increasing investment in Batam City. One of the ease of licensing offered is by cutting the lengthy bureaucracy.

    The development of Special Economic Zones (SEZ) in Batam City such as SEZ Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), a collaboration between Lion Group and Garuda Indonesia, and Digital SEZ in Nongsa Digital Park are the tasks of BP Batam under the leadership of Muhammad Rudi. Infrastructure developments, such as airports and ports have also become Muhammad Rudi's main focuses in leading BP Batam.

    Furthermore, Muhammad Rudi also targets revenue optimalization through assets owned by BP Batam by forming four Business Entities, Airport and ICT Business Entities, Port Business Entity, Hospital Business Entity, and Facility and Environment Business Entities. With the formation of these four Business Entities, the focus of BP Batam would expectantly be increased in infrastructure development to increase investment and provide various facilities for the people of Batam City.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Emergency Numbers

Nomor telepon Pemadam Kebakaran

PBK Batu Ampar

PBK Duriangkang

PBK Sekupang

PBK Sagulung

PBK Sei Panas

Nomor Telepon RS BP Batam

Fire Department phone number

Batu Ampar Fire Prevention Center

Duriangkang Fire Prevention Center

Sekupang Fire Prevention Center

Sagulung Fire Prevention Center

Sei Panas Fire Prevention Center

BP Batam Hospital Phone Number