Kegiatan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta ini dihadiri oleh Presiden RI, Joko Wododo; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Selain itu, para Kementerian/Lembaga turut hadir secara luring dan pejabat daerah seperti Gubernur dan Walikota secara daring (online).
Pada kesempatan pertama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penyerahan DIPA dan TKD TA. 2024 akan dilaksanakan melalui proses digitalisasi.
“Ini sudah kita laksanakan mulai dari proses penganggaran sampai penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik,” ujar Sri Mulyani.
Proses digitalisasi ini juga secara otomatis memangkas birokrasi pengesahan DIPA, dari yang semula 12 tahap menjadi 4 tahap.
Terobosan ini disambut dengan sangat baik oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Meski demikian, ada beberapa hal yang disorot betul oleh orang nomor satu di Indonesia itu.
Pertama, presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang disiplin, teliti, dan tepat sasaran.
Kemudian, ia juga ingin seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar selalu bersikap transparan, akuntabel, serta berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar meminimalisir penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan realisasi anggaran sesegera mungkin di bulan pertama tahun 2024.
“(Bulan) Januari segera dimulai realisasi anggarannya. Secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini penyerapan anggaran pemerintah pusat baru 74 persen dan pemerintah daerah 64 persen. Jadi lakukan belanja sesegera mungkin di awal tahun,” tegas Jokowi.
Terkait instruksi tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya akan menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk memulai proses realisasi anggaran di awal tahun 2024 mendatang.
Sebelumnya, total pagu anggaran Tahun 2024 yang telah diresmikan oleh Komisi VI DPR RI sebesar Rp2,66 triliun, dengan target penerimaan PNBP Rp2,13 triliun.
Angka tersebut naik sebesar 19,55 persen dari target penerimaan PNBP TA 2023 senilai Rp1,78 triliun, dengan total pagu anggaran Rp2,07 triliun
“Bulan Desember ini sudah harus mulai disiapkan agar bulan Januari 2024 anggaran BP Batam sudah bisa direalisasikan,” kata Muhammad Rudi.
Ia melanjutkan, alokasi anggaran tersebut masih akan difokuskan pada pekerja-pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur jalan di Batam dan Pelabuhan Batu Ampar.
Selain itu, penyelesaian permasalahan distribusi air minum di Kota Batam dengan pembangunan WTP baru dan peremajaan pipa-pipa baru juga menjadi fokus dan atensi BP Batam di tahun 2024.
“Intinya, apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 akan kita lanjutkan di tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, sehingga semua kebutuhan masyarakat Kota Batam dapat terpenuhi,” tutup Muhammad Rudi.
(rud)
Jakarta, 29 November 2023
