Terbaru, BP Batam kembali memfasilitasi sebanyak lima KK asal Sembulang Tanjung dan Sembulang Hulu untuk bergeser.
Warga asli Kampung Sembulang Tanjung, Nurlaeli atau Eli mengatakan, pergeseran terhadap keluarga merupakan pilihan yang datang dari hati nurani tanpa ada intervensi pihak manapun.
Menurutnya, keputusan untuk bergeser ke hunian sementara menjadi bentuk dukungan terhadap proyek Rempang Eco-City yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN).
“Saya berharap, proyek Rempang Eco-City bisa terealisasi dengan baik. Kami mendukung penuh apalagi program ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat,” ujar Eli.
Senada, warga kampung lainnya, Azis Saputra mengungkapkan jika program Rempang Eco-City merupakan peluang untuk memajukan kampung mereka.
Di samping itu, Azis berharap, program tersebut dapat membuka peluang terhadap generasi muda di Rempang untuk memiliki ekonomi lebih baik ke depannya.
“Saya berharap, anak cucu kami bisa hidup lebih baik dengan adanya program ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah membantu perpindahan kami ke hunian sementara,” ujar Azis.
Terpisah, BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyampaikan jika jumlah warga yang membuka diri terhadap pengembangan proyek Rempang Eco-City juga terus bertambah.
Tuty, panggilan akrabnya, mengatakan, jumlah warga yang telah mendaftar pun telah mencapai 386 KK. Tidak hanya itu, jumlah warga yang telah berkonsultasi dengan tim di Posko Rempang Eco-City juga bertambah menjadi 627 KK.
“Secara perlahan, warga mulai membuka diri. Ini tidak terlepas dari kerja keras tim untuk terus melakukan sosialisasi dengan mengedepankan komunikasi yang sifatnya persuasif,” ujar Tuty.
Untuk tahap pertama pembangunan di lahan seluas 2.370 hektare, Tuty menyebut jika jumlah KK yang terdampak sebanyak 961 KK. Dimana, data tersebut telah disesuaikan dengan pendataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
“BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tahap awal di Rempang. Kami juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar tahapannya bisa berjalan maksimal,” tutup Tuty. (DN)
Batam, 10 Juni 2024
