Kepala BP Batam Diberikan Kewenangan untuk Pengajuan Pelepasan Kawasan Hutan

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kewenangan kepada Kepala BP Batam untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, dalam rangka penataan kawasan hutan.

Kewenangan itu, diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2025, tentang Penataan Penyediaan Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Tentunya peraturan ini menjadi semangat baru bagi kami di BP Batam, dalam memberikan kontribusi peningkatan investasi di Kota Batam,” ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Selasa (6/5/2025).

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden itu, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam, diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian, gubernur atau bupati/wali kota, badan otorita, pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau Masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang tertuang di Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2021.

Sementara dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2025, Kepala BP Batam menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam secara langsung ke Menteri LHK. Selain menteri atau pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian, atau Gubernur.

Sedangkan pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat, permohonan dapat diajukan kepada Menteri LHK melalui Kepala KPBPB (Kepala BP Batam). Tidak lagi diajukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK 7/2021.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar untuk Kota Batam. Kewenangan ini tentunya memberikan kemudahan berinvestasi yang ujungnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup Amsakar. (EI)

Batam, 6 Mei 2025

Press Release
Lainnya

BP Batam Dukung BATAMKU, Inovasi Pendataan Mobilitas untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Investasi

Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU sebagai inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Inisiatif yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Batam ini

17 November 2026

BP Batam Siapkan 1.900 Titik Penerangan Jalan, Sasar 9 Trase Jalan hingga 2027

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mematangkan rencana pengembangan penerangan jalan umum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Program ini menargetkan pembangunan sebanyak 1.900 titik lampu penerangan jalan hingga

13 November 2026

BP Batam Dorong Pemulihan Lingkungan dan Kepedulian Sosial melalui Aksi Bersama

Dalam rangka menyemarakkan Hari Bakti BP Batam ke-55, BP Batam menggelar serangkaian kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan berupa penghijauan serta gotong royong yang dilaksanakan secara serentak di tiga lokasi berbeda

13 November 2026

BP Batam Perkuat Keterbukaan Informasi, Dorong Kepercayaan Publik dan Investasi

Badan Pengusahaan (BP) Batam berkomitmen memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi dan pembangunan Kota Batam.

12 November 2026

Investasi SDM, BP Batam Kirim 30 Talenta Pegawai Belajar Pengelolaan Investasi di Singapura dan Malaysia

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu fondasi penting dalam meningkatkan daya saing investasi dan pembangunan Batam. Melalui BP Batam Future Leaders Program

12 November 2026

Kepala BP Batam Sambut Kunjungan Wamenko Perekonomian RI, Pemerintah Pusat Perkuat Fondasi Ekonomi Batam

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dradjad Hari Wibowo, beserta jajaran di Ruang Rapat Kepala BP Batam,

11 November 2026

Share:

Cari Informasi di BP Batam

Temukan layanan, Berita, atau informasi publik.